Rapor Hitam 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Indonesia Dalam Badai Krisis Nasional

OPINI, PRANUSA.ID— Sudah 2 tahun berselang kekuasaan korup ini memerintah. Tak ada hal spesial yang terjadi pada masyarakatnya selain pembungkaman yang menyeluruh terjadi dalam berbagai aspek.

Tragedi Agustus 2025, wujud pembungkaman terjadi menyeluruh pada setiap organisasi serta komponen publik yang mengkritik pemerintah. Hampir ribuan tahanan politik menjadi bagian dari praktik pembungkaman sistematis yang dilakukan kepolisian dan pemerintah.

Kematian Affan Kurniawan membuat bagian pembungkaman itu menjadi nyata. Apa kemudian setelahnya publik menjadi takut bersuara? Dengan gema konfrontasi, ribuan ojol menyerbu markas Brimob di Kwitang, Jakarta. Setelah itu suara tersebut hilang lenyap dan tak ada satupun bentuk tanggung jawab pemerintah hadir untuk melindungi masyarakatnya.

Menurut Toto Rahardjo dalam Negara Sarang Penyamun mengatakan bahwa kekuasaan saat ini digunakan sebagai alat perampasan yang sah. Arti kata penyamun yang di analogikan oleh Toto bukan melakukan tindakan kriminal jalanan, merampas harta dengan golok di tangan, melainkan sebuah cara berpikir agar terkesan paradigma negara tidak lagi berperan dalam mengemban amanah publik.

Maknanya kemudian bergeser dari pengemban amanah publik yang pada dasarnya dirancang sebagai alat pelayanan yang mengatur distribusi keadilan, kesejahteraan dan perlindungan warga negara mengalami alih fungsi menjadi instrumen distribusi rente kekuasaan. Kenyataan inilah yang dialami oleh Indonesia di (2) tahun kekuasaan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Dari Proyek Strategis Nasional Sampai MBG

Kenyataan bahwa distribusi rente ada pada kekuasaan Prabowo-Gibran terlihat ketika kebijakan-kebijakan mulai menguntungkan kaum elit penguasa. Terlihat yang pertama Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua.

Sebelumnya di tahun 2024 Presiden Joko Widodo merintis proyek ini dengan tujuan meningkatkan kualitas pangan dengan peralihan lahan dari konsumsi pangan pokok Sagu bagi masyarakat Papua, menjadi pertanian padi di Tanah Miring, Papua. Peran petani dan masyarakat lokal Papua mulai mengalami pergeseran dalam mengelola lahan pertanian.

Menurut Anggalih Bayu dalam Kawula Tani Di Bawah Sepatu Lars mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo yang menjabat sebagai Presiden kala itu melihat tentara sebagai modernisator yang lebih cepat mengenal penggunaan teknologi pertanian dibandingan petani, sehingga dapat memberdaakan kelompok tani. Program tersebut tidak hanya menjadikan tentara sebagai aparat pertahanan dalam menjaga stabilitas sosial, tetapi juga ikut dilibatkan dalam kegiatan produksi pertanian.

Hingga peranan tentara masuk ke dalam ruang publik masyarakat Indonesia semakin dalam. Proyek yang sudah di inisiasi ini kemudian dilanjutkan pada masa pemerintahan Prabowo Subianto, alat-alat berat mulai masuk ke distrik-distrik di Papua, perlahan mulai mengancam keberadaan hutan adat disana, berganti pada lahan konsesi pemerintah untuk dialihfungsikan menjadi persawahan, ladang tebu dan kebun sawit.

Lahan adat mulai tergusur, pangan lokal mulai hilang dan tindakan kekerasan akibat keterlibatan mendalam tentara semakin dirasakan oleh masyarakat Papua. Ekosistem Papua yang dahulu masih terjaga kini berlahan terusik oleh Proyek Strategis Nasional yang katanya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.

Beralih pada program lainnya yang tak jauh lebih buruk berdampak kepada para pelajar, guru dan instansi pendidikan. Makan Bergizi Gratis (MBG). Janji kampanye Prabowo-Gibran dahulu menyebutkan ada satu program yang akan mereka jalankan, yaitu memberi makan siang gratis.

Hal ini kemudian direalisasikan dengan memberi MBG pada sekolah-sekolah yang ada di Indonesia, padahal sasarannya adalah sekolah-sekolah yang para siswanya terkena stunting dan sulit dalam memenuhi asupan gizi.

Kenyataannya MBG ini justu diberikan kepada seluruh siswa hingga program ini dikatakan tidak tepat sasaran. Tidak hanya sampai disitu, peristiwa para siswa mengalami keracunan menjadi pembicaraan seantero negeri, tanpa satupun yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Dari hasil pemantauan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat periode September 2026 ada 43.838 warga mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis. Catatan tersebut berdasarkan laporan medis yang diverifikasi langsung melalui catatan puskesmas, rumah sakit dan rilis resmi dinas kesehatan dari wilayah terdampak.

Dari berbagai daerah seperti Nganjuk, DIY, Sidoarjo dan Lasem merupakan daerah-daerah yang mengalami dampak dari keracunan MBG di awal September lalu.

Korban tersebar hampir 36 provinsi meliputi pelajar, guru, hingga ibu dan anak balita posyandu penerima manfaat MBG dengan rincian 28.103 korban pada tahun 2025. Respon dari SPPG hanya permintaan maaf tanpa adanya perbaikan dalam pengelolaan sistem serta menu makanan yang dihidangkan kepada para siswa di sekolah.

Dari Kabut Asap Hingga Represifitas Aparat

Karhutla (Kebakaran Hutan dan Lahan) yang sudah terjadi dari (4) bulan lalu ternyata penanganannya di lapangan belum efektif seperti yang disuarakan dalam pidato-pidato pemerintah.

Manipulasi dan kebohongan untuk menutup permasalahan Karhutla dikarenakan hutan dan lahan di Kalimantan ini bukan terbakar karena kemarau panjang, melainkan bagian dari “strategi penyamun” untuk meraup keuntungan pada perusahaan-perusahaan pribadinya yang berada pada bidang “ekstraktif” dan konsesi lahan.

Beberapa minggu ini kota Palangkaraya (Kalimantan Tengah) langitnya berubah menjadi kuning kemerahan, menandakan kualitas udara mulai menurun digantikan oleh kabut asap yang menutup jarak pandang masyarakat saat beraktifitas diluar ruangan.

Kondisi ini ternyata terjadi di wilayah lain di Kalimantan, seperti Pontianak, Samarinda, Pangkalan Bun dan Ketapang. Parahnya lagi anak-anak mulai terjangkit penyakit ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Anak) dan pasokan BBM bagi masyarakat mulai terganggu.

Sehingga kebijakan untuk melakukan aktivitas Daring (Dalam Jaringan) dilakukan di seluruh sekolah dan perkantoran. Menurut Menko Polhukam-Dudung Abdurachman dalam wawancara Senin (19/10/2026) mengungkapkan alasan pemerintah belum menetapkan Karhutla di Sumatera dan Kalimantan. “Masalah penerapan bencana nasional,, ya sementara negara kita masih sanggup”.

Demikian tegas Dudung. Dengan membuka Karhutla ini menjadi bencana nasional, pastinya dunia internasional akan banyak memberikan bantuan dan pengaruh ini dapat menurunkan reputasi pemerintah Indonesia dalam mengendalikan bencana yang berdampak pada masyarakat.

Apalagi negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia mulai merasakan dampak dari Karhutla ini dan berjanji akan menyelesaikannya dalam forum ASEAN. Sikap acuh dari pemerintah pusat daerah dan pusat dalam menyikapi persoalan ini tak menemukan titik temu dalam mengambil langkah preventif.

Tentang Karhutla ini ternyata diwarnai dengan tindakan intimidasi, dari larangan untuk memposting situasi terkini tentang kebakaran hutan yang tidak boleh dilakukan oleh oknum PNS/ASN, sampai ke tindakan represif ajudan Gubernur Kaltim-Rudy Ma’sud yang melakukan kontak fisik karena merekam kegiatan Gubernur yang akan menunaikan sholat Maghrib.

Dugaan intimidasi tersebut berkaitan dengan mahasiswa GMNI Samarinda yang melakukan demonstrasi mengenai penanganan Karhutla di Kalimantan Timur, Senin (19/10/2026).

Saat mahasiswa siap membubarkan diri, Rudy datang untuk menunaikan shalat Maghrib bersama dua ajudannya. Para mahasiswa menanyakan mengapa Rudy tidak menemui mereka saat melakukan aksi. Salah satu mahasiswa merekam kejadian menggunakan telepon genggam kemudian salah satu ajudan Rudy merebut ponsel tersebut dan membantingnya dengan mengeluarkan ancaman kepada para mahasiswa.

Saat itu para mahasiswa juga hendak ingin pulang namun melakukan shalat Maghrib bersama terlebih dahulu.

Peristiwa serupa juga terjadi pada Selasa, (20/10/2026) kemarin, saat ratusan mahasiswa di kota Yogyakarta berkumpul melakukan aksi demonstrasi di kantor DPRD kota Yogyakarta. Aksi yang dilakukan sebagai kritik terhadap 2 tahun masa pemerintahan Prabowo-Gibran ini berujung ricuh hingga malam hari, massa aksi satu persatu dibubarkan, dipukuli dan ditangkap oleh aparat.

Hal ini membuktikan rapor hitam pemerintahan Prabowo-Gibran merujuk pada mekanisme pemerintahan yang bersih dan pro terhadap rakyat. Sehingga dalam kondisi badai krisis sekalipun, mahasiswa, rakyat dan kelompok akademisi memiliki tanggung jawab memberikan evaluasi agar terjadi pembenahan sistem pemerintahan yang tak lagi memihak kepada segelintir kelompok, golongan maupun kedekatan keluarga untuk memperkaya kepentingan kelompok tersebut.