Temukan Banyak Masalah, Mahasiswa Kalbar Desak Pemerintah Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis

PONTIANAK – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam koordinasi BEM se-Kalimantan Barat dan aliansi Kalbar Menggugat menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Kamis (26/2/2026).

Aksi unjuk rasa tersebut secara khusus menyoroti karut-marut pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai belum efektif dan berpotensi menggeser fokus pemerintah dari pembangunan infrastruktur pendidikan di daerah.

Para mahasiswa menegaskan bahwa mereka pada dasarnya sama sekali tidak menolak gagasan utama maupun niat baik dari program MBG tersebut.

Namun, mereka mengkritik keras pendekatan eksekusi di lapangan yang dianggap terlalu seragam dan mengabaikan kondisi geografis serta sosial masyarakat di wilayah kepulauan seperti Kalimantan Barat.

Koordinator BEM se-Kalbar, Indah, menyampaikan bahwa sebuah kebijakan nasional berskala masif tidak bisa dipaksakan dengan pendekatan yang sama persis di setiap wilayah.

“Kita tahu ini berangkat dari niat baik. Pemerintah ingin hadir sebelum stunting terjadi. Tapi kebijakan publik itu butuh ketepatan pelaksanaan, bukan sekadar masif,” ujar Indah.

Ia menekankan bahwa penyelesaian persoalan tengkes atau stunting tidak dapat disederhanakan hanya melalui pembagian kotak makan siang di sekolah-sekolah dasar.

“Stunting itu bukan cuma soal anak dikasih makan. Itu soal gizi ibu hamil, soal bagaimana ibu mengonsumsi makanan sehat sejak awal kehamilan. Kalau hulunya tidak disentuh, hilirnya tidak akan selesai,” tegasnya.

Lebih lanjut, mahasiswa juga menyoroti ketimpangan yang sangat mencolok terkait kesiapan infrastruktur dan rantai pasok daerah antara Pulau Kalimantan dan Pulau Jawa.

“Dapur di Kalimantan beda dengan di Jawa. Jangan samakan semuanya. Kebijakan nasional harus memberi ruang pada pemberdayaan lokal, bukan hanya kerja proyek,” jelas Indah.

Sorotan tajam serupa turut disuarakan oleh Saiful, perwakilan mahasiswa dari Politeknik Negeri Pontianak, yang membeberkan sejumlah temuan miris terkait kualitas gizi di lapangan.

“Di lapangan kita lihat sendiri, jagung setengah, roti yang sangat kecil, lengkeng cuma tiga biji, katanya untuk dua hari. Apakah itu sudah sesuai dengan tujuan besar program ini?” tanyanya.

“Jangan sampai program ini hanya kuat secara anggaran, tapi lemah secara dampak. Kita perlu perubahan dan evaluasi, bukan sekadar melanjutkan tanpa koreksi,” tambah Saiful memberikan peringatan.

Selain mengkritisi gizi, massa aksi juga menuntut keadilan bagi infrastruktur pendidikan di kawasan pedalaman Kalimantan Barat yang dinilai masih dibiarkan tertinggal.

“Kita bicara indeks pembangunan manusia naik, tapi lihat realitanya jalan menuju sekolah, lihat fasilitas di daerah seperti Sandai, Ketapang yang sangat rusak parah sehingga menyulitkan masyarakat. Itu fakta yang tidak bisa ditutup,” urai Saiful.

Menanggapi gelombang protes tersebut, Wakil Ketua DPRD Kalbar, Prabasa Anantatur, keluar menemui massa dan menyatakan lembaganya sangat terbuka terhadap kritik dari kalangan akademisi.

Prabasa menjelaskan bahwa tata kelola pendidikan saat ini telah dibagi secara proporsional berdasarkan kewenangan antara pemerintah kabupaten/kota dan tingkat provinsi.

“Soal pendidikan memang ada pembagian kewenangan. Tapi kalau ada persoalan di lapangan, silakan disampaikan secara detail. Kami siap menindaklanjuti,” janjinya kepada perwakilan mahasiswa.

Terkait pelaksanaan MBG di daerah, Prabasa mengakui secara terbuka bahwa evaluasi menyeluruh mutlak diperlukan jika ditemukan kendala nyata yang merugikan di lapangan.

“Programnya rata-rata baik, bagus. Tapi kalau di lapangan ada masalah, itu harus dievaluasi. Nanti bisa kita sampaikan dalam rapat kerja dan diteruskan ke pusat,” tandas Prabasa.

Laporan: Judirho | Editor: Michael