AS Shutdown: Trump Amankan Gaji Militer, 750 Ribu Pegawai Federal Terdampak
WASHINGTON – Di tengah government shutdown yang memasuki minggu kedua, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memerintahkan agar gaji bagi 1,3 juta personel militer aktif tetap dibayarkan sesuai jadwal pada 15 Oktober mendatang. Langkah ini diambil untuk melindungi angkatan bersenjata dari dampak kebuntuan politik di Washington.
Meski demikian, sekitar 750 ribu pegawai federal lainnya kini telah dirumahkan tanpa bayaran, dan Gedung Putih dilaporkan berencana melakukan PHK massal terhadap ribuan pekerja pemerintah.
Presiden Trump secara terbuka menyalahkan Partai Demokrat sebagai penyebab kebuntuan anggaran yang terjadi. Melalui akun media sosialnya, Truth Social, ia menuding lawan politiknya telah menyandera keamanan nasional.
“Saya tidak akan membiarkan Partai Demokrat menyandera militer kita dan keamanan nasional dengan shutdown berbahaya ini,” tulis Trump.
Shutdown ini dipicu oleh kegagalan Partai Republik dan Demokrat untuk menyepakati anggaran baru sebelum tenggat waktu 30 September. Menurut laporan media, kebuntuan terjadi karena Demokrat menolak proposal anggaran Republik yang tidak memasukkan perpanjangan subsidi untuk asuransi kesehatan berpenghasilan rendah di bawah Affordable Care Act.
Partai Demokrat juga menolak keras usulan pemotongan dana untuk program kesehatan vital seperti Medicaid, CDC, dan NIH. Di sisi lain, Presiden Trump menolak tuntutan tersebut dan menyebut situasi ini sebagai peluang untuk memangkas birokrasi federal lebih jauh.
Krisis ini semakin dalam dengan adanya rencana PHK massal oleh Gedung Putih, yang kini telah memicu gugatan hukum dari serikat pekerja federal.
Laporan: Marianus | Editor: Michael
