Senat AS Resmi Tolak Resolusi Pembatasan Wewenang Militer Trump atas Iran

WASHINGTON – Upaya faksi Partai Demokrat untuk memangkas kewenangan militer Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dalam konflik dengan Iran akhirnya menemui jalan buntu.

Kegagalan tersebut dipastikan setelah Senat AS secara resmi menolak rancangan resolusi pembatasan otoritas perang sang presiden melalui mekanisme pemungutan suara pada Kamis (5/3/2026).

Hasil akhir pemungutan suara yang berlangsung sengit di Capitol Hill tersebut menunjukkan dominasi 53 senator yang memilih untuk menolak resolusi dan mempertahankan kewenangan penuh kepresidenan.

Sementara itu, hanya terdapat 47 senator yang memberikan suara dukungan agar kebijakan pembatasan militer terhadap Iran tersebut dapat diberlakukan secara hukum.

Peta dukungan di parlemen AS ini turut memperlihatkan dinamika politik yang menarik akibat adanya pembelotan dari kedua kubu partai besar.

Rand Paul asal Kentucky tercatat menjadi satu-satunya politikus Partai Republik yang membelot dari garis partai untuk mendukung pembatasan kewenangan militer Trump.

Sebaliknya, John Fetterman dari Pennsylvania justru menjadi satu-satunya senator Partai Demokrat yang menyeberang untuk menolak rancangan resolusi usulan partainya sendiri.

Rancangan aturan yang diusulkan tersebut sejatinya mewajibkan presiden untuk segera menghentikan pengerahan pasukan dalam kurun waktu 30 hari jika tidak mendapat persetujuan eksplisit dari Kongres.

Resolusi itu juga dirancang untuk secara tegas melarang segala bentuk aksi bersenjata terhadap wilayah Iran tanpa adanya lampu hijau dari lembaga legislatif.

Pengecualian kewenangan militer sepihak hanya akan diberikan dalam kondisi darurat untuk menangkis serangan langsung ke wilayah maupun warga negara Amerika Serikat.

Penolakan Senat ini secara otomatis memberikan keleluasaan lebih bagi pemerintah di tengah meningkatnya tensi kawasan pascaserangan udara gabungan AS dan Israel ke Teheran pada akhir Februari lalu.

Eskalasi di Timur Tengah diketahui semakin memanas setelah militer Iran membalas dengan meluncurkan rentetan rudal ke fasilitas militer AS dan wilayah Israel.

Kondisi krisis ini sebelumnya telah memicu gelombang kritik dari puluhan senator Demokrat yang menuding pemerintah sengaja meningkatkan risiko konflik terbuka tanpa mengedepankan transparansi publik.

Meskipun upaya legislatif ini kandas, para penentang kebijakan militer di Washington dipastikan akan terus menuntut penjelasan komprehensif mengenai tujuan jangka panjang operasi militer di Iran tersebut.

Laporan: Severinus | Editor: Arya