98 Persen Warga DKI Dilindungi BPJS Kesehatan, Anies: Melebihi Target RPJMN 2024

pranusa.id April 22, 2021

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (Andika Prasetia/detik.com)

PRANUSA.ID — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan ada sebanyak 11.038.892 jiwa atau 98 persen warganya yang sudah dilindungi BPJS Kesehatan.

“Ini melebihi dari target rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2024. DKI Jakarta menjadi satu-satunya provinsi se-Indonesia yang sudah mencapai target nasional 2024,” kata Anies dalam unggahannya di akun Instagram @aniesbaswedan, Kamis (22/4/2021).

Anies menyebut DKI Jakarta yang sudah mencapai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau Universal Health Coverage (UHC) tidak terlepas dari kolaborasi dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

“Pada November 2017 baru 79 persen warga Jakarta terlindungi BPJS. Sejak tahun 2018, kita telah memasukkan pelaksanaan JKN sebagai prioritas di Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Provinsi DKI Jakarta,” tutur dia.

Ia kemudian mengapresiasi seluruh jajaran Pemprov DKI dan BPJS Kesehatan yang sudah turut memastikan kesehatan seluruh warga DKI Jakarta terlindungi dengan JKN.

Apresiasi itu diberikan juga kepada Dinas Kesehatan atas kinerjanya dalam mengelola data pekerja bukan penerima upah (PBPU) yang didaftarkan Pemprov DKI Jakarta.

“Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi memastikan pekerja di wilayah DKI Jakarta sudah terdaftar sebagai peserta JKN-KIS. Juga Dinas Sosial dalam pengelolaan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK),” paparnya.

“Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memastikan setiap peserta yang terdaftar mempunyai NIK yang valid, serta peran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dalam menyebarluaskan informasi tentang Program JKN-KIS,” lanjut Anies.

Selain itu, Anies menilai produktivitas warga DKI Jakarta akan turut meningkat dengan terjaminnya akses, fasilitas, dan tercukupinya kebutuhan kesehatan.

“Melalui program JKN-KIS yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, merupakan langkah strategis Pemprov DKI Jakarta untuk memastikan tidak ada hambatan akses terhadap fasilitas kesehatan bagi penduduk yang membutuhkannya,” ungkap dia.

Penulis: Bagas R.
Editor: Jessica C. Ivanny

Rekomendasi untuk Anda
Berita Lainnya
Menteri HAM Natalius Pigai Bantah Keterlibatan Pemerintah dalam Teror Ketua BEM UGM
JAKARTA – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, secara…
Negosiasi Sukses: Ekspor Sawit, Tekstil, hingga Semikonduktor RI ke AS Kini Kena Tarif Nol Persen
WASHINGTON D.C. – Pemerintah Republik Indonesia dan Amerika Serikat (AS)…
Laku Rp6,5 Miliar, Lukisan “Kuda Api” SBY Dibeli Orang Terkaya Kedua di Indonesia
JAKARTA – Sebuah lukisan karya Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang…
Membentuk Karakter Kuat, Melahirkan Generasi Hebat
KOLOM— Di tengah derasnya arus globalisasi dan transformasi digital, Generasi…
Menlu Sugiono Tegaskan DK PBB dan Board of Peace Harus Bersinergi Wujudkan Perdamaian Gaza
NEW YORK – Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, secara…
WhatsApp Image 2026-02-09 at 10.45.26