Menteri HAM Natalius Pigai Bantah Keterlibatan Pemerintah dalam Teror Ketua BEM UGM

JAKARTA – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, secara tegas membantah adanya keterlibatan pihak pemerintah dalam rentetan aksi teror yang menimpa Ketua BEM Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto.

Pernyataan tegas tersebut disampaikan Pigai saat memberikan keterangan pers kepada awak media di Gedung Kementerian HAM, Jakarta, pada Jumat (20/2/2026).

Pigai menekankan bahwa hingga saat ini, pihaknya belum mengetahui secara pasti siapa sosok di balik teror intimidatif yang ditujukan kepada Tiyo beserta keluarganya tersebut.

“Oleh karena itulah saya pastikan bahwa teror tidak mungkin dari pemerintah,” tegas Pigai merespons isu yang beredar luas di publik.

Ia mengingatkan kembali bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas agar hukum tidak dijadikan instrumen kekuasaan untuk menekan warga negara.

“Presiden Prabowo telah menegaskan bahwa hukum tidak boleh dipakai oleh penguasa untuk kepentingan atau membungkam hak asasi manusia penduduk Indonesia,” jelasnya.

Lebih lanjut, mantan Komisioner Komnas HAM tersebut menjamin bahwa instrumen negara tidak akan pernah dimanfaatkan untuk memberangus kebebasan berpendapat.

“Jadi hukum tidak akan pernah dipakai alat penguasa untuk menjustifikasi kebenaran dan membungkam orang. Tidak akan pernah,” tambah Pigai.

Guna mengungkap kebenaran di balik kasus intimidasi ini, Pigai meminta aparat kepolisian untuk segera turun tangan melakukan penyelidikan secara komprehensif.

Menurutnya, pengusutan tuntas oleh pihak kepolisian sangat krusial untuk menemukan pelaku sebenarnya dan mencegah munculnya penggiringan opini yang menyudutkan pemerintah.

Sebagai informasi, Tiyo Ardianto sebelumnya melaporkan adanya ancaman penculikan melalui pesan WhatsApp dari nomor asing dengan kode negara Inggris, serta insiden penguntitan oleh orang tak dikenal di ruang publik.

Rentetan teror tersebut dialami oleh Tiyo tak lama setelah BEM UGM melontarkan sejumlah kritik tajam terhadap pemerintah, termasuk mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penanganan kasus anak bunuh diri di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Laporan: Severinus | Editor: Michael