Menlu Sugiono Tegaskan DK PBB dan Board of Peace Harus Bersinergi Wujudkan Perdamaian Gaza

NEW YORK – Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, secara tegas menyatakan bahwa kerja Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dan Board of Peace (Dewan Perdamaian) harus saling memperkuat dalam menangani krisis di Palestina.

Pernyataan diplomasi strategis tersebut disampaikan Sugiono saat menghadiri agenda pertemuan DK PBB yang berlangsung di New York, Amerika Serikat, pada Rabu (18/2/2026).

Menurut Sugiono, meskipun kedua entitas internasional tersebut memiliki mandat dan jalur yang berbeda dalam penyelesaian konflik Gaza, langkah mereka tidak boleh berjalan sendiri-sendiri, apalagi saling bertentangan.

Sinkronisasi arah kebijakan dari kedua lembaga dinilai sangat krusial untuk menjaga legitimasi serta efektivitas dari seluruh upaya perdamaian yang sedang dirintis.

“Pendekatan Dewan Perdamaian yang tidak sejalan dengan PBB justru akan membahayakan kredibilitas dan pengaruh dari dewan itu sendiri,” tegas Sugiono di hadapan para delegasi.

Ia memaparkan bahwa pembentukan Board of Peace sebenarnya merupakan bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan amanat Resolusi 2803 DK PBB.

Resolusi tersebut memuat kerangka rencana komprehensif untuk mengakhiri peperangan di Gaza, yang salah satu poin utamanya adalah pembentukan Pasukan Stabilisasi Internasional.

Lebih lanjut, Sugiono menjamin bahwa keterlibatan aktif Indonesia di dalam struktur Dewan Perdamaian akan senantiasa berlandaskan pada pedoman hukum internasional yang berlaku.

“Keterlibatan kami akan tetap konsisten dengan Piagam PBB serta prinsip-prinsip multilateralisme,” ujarnya.

Indonesia, bersama delapan negara berpenduduk mayoritas muslim lainnya yang tergabung dalam Dewan Perdamaian, telah berkomitmen penuh untuk menjaga keutuhan kerangka perdamaian yang disepakati.

Fokus dari langkah ini tidak sekadar ditujukan pada penghentian eskalasi kontak senjata semata, melainkan juga memastikan tercapainya keadilan bagi rakyat Palestina.

“Semoga Board of Peace bertindak sesuai prinsip persatuan dan penyelesaian konflik, bukan sekadar mengelola krisis yang tengah berlangsung, tetapi juga memastikan terpenuhinya hak dan keadilan bagi masyarakat Palestina,” imbuhnya.

Sehari usai sidang di New York tersebut, upaya diplomasi dilanjutkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto yang menghadiri pertemuan perdana kepala negara anggota Dewan Perdamaian di Washington DC pada Kamis (19/2/2026) waktu setempat.

Kapasitas ganda Indonesia sebagai anggota Board of Peace sekaligus pemegang posisi Presidensi Dewan HAM PBB tahun 2026 diyakini semakin memperkuat peran sentral Jakarta dalam menengahi konflik bersejarah Israel-Palestina.

Laporan: Judirho | Editor: Michael