AHY Duga Moeldoko Ingin Rebut Lagi Demokrat untuk Jegal Pencapresan Anies

PRANUSA.ID — Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menduga Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap kasasi kubu Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang yang ditolak untuk menggagalkan pencapresan Anies Baswedan.

Pasalnya, AHY menyebut PK diajukan Moeldoko pada 3 Maret lalu, atau satu hari setelah partainya mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden.

“KSP Moeldoko mengajukan PK pada tanggal 3 Maret 2023. Tepat satu hari setelah Partai Demokrat secara resmi mengusung Saudara Anies Baswedan sebagai Bakal Calon Presiden,” ujar AHY saat konferensi pers di kantor DPP Demokrat, Jakarta, Senin (3/4).

AHY lantas menemui seluruh kader partai lewat apel pimpinan pagi hari ini, yang dihadiri 38 Ketua DPD, 514 DPC, dan 1.800 anggota DPRD. Forum ini, kata AHY, berpendapat bahwa PK ini bukan tidak mungkin erat kaitannya dengan tujuan menggagalkan pencapresan Anies.

“Forum Commander’s Call berpendapat, PK ini bukan tidak mungkin erat kaitannya dengan kepentingan politik pihak tertentu. Tujuannya jelas: menggagalkan pencapresan Saudara Anies Baswedan,” tutur AHY.

“Forum juga berpendapat ada upaya serius membubarkan koalisi perubahan, caranya dengan mengambil alih Demokrat,” ujarnya.

Apalagi, kata AHY, praktisi hukum juga menyebut PK bisa jadi ruang gelap dalam pengadilan karena ada celah masuknya intervensi politik. Bila intervensi itu benar terjadi, maka keadilan dan demokrasi di Tanah Air dinilai sudah dalam keadaan lampu merah alias darurat.

“Dengan mempertimbangkan, kemungkinan intervensi politik pada proses PK ini, maka Partai Demokrat membawa kasus ini ke Ruang Terang. Di samping para kader Demokrat di seluruh tanah air, kami memohon Rakyat untuk berkenan ikut monitor,” ujarnya.

Bagaimanapun, AHY menyebut pihaknya sadar ada risiko yang harus ditanggung ketika mengusung bakal calon presiden yang tidak dikehendaki oleh rezim penguasa.

Termasuk, risiko dari upaya Moeldoko yang akan mengajukan PK untuk menghambat laju koalisi perubahan.

“Tujuannya adalah membungkam oposisi, Partai Demokrat adalah partai oposisi, dan juga menghadang termasuk berpotensi membubarkan koalisi perubahan,” pungkas AHY. *(JCI/KBR)