Anies Sebut Demokrasi Indonesia di Era Jokowi Alami Kemunduran

Laporan: Severinus THD | Editor: Jessica C. Ivanny

PRANUSA.ID– Calon presiden (Capres) Anies Baswedan menganggap kebebasan berpendapat dan demokrasi di Indonesia era kepemimpinan Jokowi mengalami kemunduran.

Hal tersebut Anies sampaikan saat hadir dalam Dialog Terbuka Muhammadiyah bersama Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, yang disiarkan tvMU Channel, Rabu (22/11/2023).

“Indonesia hari ini alami kemunduran, kemunduran dalam kegiatan kenegaraan dan demokrasi. Indeks demokrasi kita turun dari 2015 ke 2022. Indeks kebebasan pers turun. Indeks persepsi korupsi turun,” terang Anies.

Pada kesempatan itu, ia menuturkan bahwa masyarakat Indonesia merasa tidak bebas dalam menyampaikan kritik.

Padahal, kritik terhadap pemerintah menurutnya bisa memaksa pembuat kebijakan untuk senantiasa mengkaji mana yang lebih baik.

“Tetapi ketika kritik itu mati atau dimatikan, maka yang sesungguhnya terjadi kebijakan itu kualitasnnya mengalami penurunan,” katanya.

Jadi, ia memandang kebebasan sebagai sesuatu yang penting untuk dikembalikan bahkan, kebebasan kepada rakyat secara umum.

“Jangan sampai menyebut Indonesia dengan istilah Wakanda, Konoha, hanya karena kita tidak brani menyebut nama Indonesia,” imbuh Anies.

Menurut Anies, masyarakat Indonesia tidak berani menyampaikan kritik terhadap pemerintah karena khawatir dipidana dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Oleh karena itu, Anies berencana untuk merevisi UU tersebut ketika dirinya terpilih menjadi orang nomor satu di Indonesia.

“InsyaAllah, UU yang membelenggu kebebasan akan direncanakan untuk direvisi ke depannya,” tutur Anies.

Ia juga menyoroti kemunduran dalam etika bernegara belakangan ini. Di mata mantan Gubernur DKI Jakarta itu, etika politik dan bernegara di Indonesia belakangan ini makin merosot.

“Kami melihat juga pentingnya untuk bisa mengembalikan kewibawaan bernegara dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika politik, etika bernegara, yang kita saksikan akhir-akhir ini mengalami erosi. Komitmen itu harus dijaga, agar kepentingan nonnegara jangan mendominasi keputusan-keputusan yang diatur pemerintah,” tandasnya.