Dirut BPJS Kesehatan: Layanan Medis Sebenarnya Mahal, Persepsi Gratis Keliru

JAKARTA – Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, meluruskan persepsi masyarakat yang sering menganggap layanan kesehatan berbiaya murah atau gratis, padahal sejatinya membutuhkan biaya yang sangat besar.

Hal tersebut disampaikan Ali saat menghadiri rapat konsultasi bersama Wakil Ketua DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026).

Menurut Ali, ilusi biaya murah tersebut muncul karena adanya mekanisme penjaminan biaya oleh BPJS Kesehatan, baik melalui subsidi pemerintah bagi warga miskin maupun skema iuran gotong royong bagi pekerja.

“Yang sering terjadi adalah persepsi bahwa layanan kesehatan itu murah atau bahkan gratis, padahal sebenarnya mahal, hanya saja ada mekanisme pembiayaan yang menanggungnya,” kata Ali.

Ia menjelaskan bahwa iuran masyarakat miskin sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah, sedangkan bagi pekerja penerima upah, beban iuran dibagi antara pekerja dan pemberi kerja, termasuk pemerintah sebagai pemberi kerja bagi ASN.

“Untuk pekerja, iuran dibagi antara pekerja dan pemberi kerja. Pemerintah juga berperan sebagai pemberi kerja bagi ASN,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Ali juga menegaskan posisi BPJS Kesehatan sebagai badan hukum publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, dengan fungsi spesifik sebagai pengelola pembiayaan (demand side).

Ia membedakan peran lembaganya dengan penyedia fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan tenaga medis yang berada di sisi penyediaan layanan (supply side).

“BPJS itu berada di sisi pembiayaan atau demand side, sedangkan penyediaan layanan kesehatan seperti rumah sakit, tenaga medis, dan obat-obatan berada di sisi supply side,” ujarnya.

Ali turut memamerkan capaian cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang kini telah melindungi 283,87 juta penduduk atau lebih dari 98 persen populasi Indonesia, sebuah angka yang dicapai jauh lebih cepat dibandingkan negara maju seperti Jerman.

“Di Jerman saja perlu waktu lebih dari satu abad untuk mencapai sekitar 85 persen cakupan. Indonesia bisa mendekati 99 persen hanya dalam waktu sekitar 10 tahun,” ungkapnya bangga.

Laporan: Judirho | Editor: Michael