Banyak Harga Bahan Pokok Naik, PMKRI Pontianak Desak Jokowi Pecat Menteri Perdagangan
Laporan: Marsianus N.N | Editor: Jessica C. Ivanny
PRANUSA.ID– Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) cabang Pontianak menyoroti fenomena naiknya harga beberapa bahan pokok di pasar yang terjadi belakangan ini.
Presidium Gerakan Kemasyarakatan, Joshierai, menyebut kenaikan harga bahan pokok tersebut tentu saja sangat berdampak negatif baik terhadap pedagang maupun konsumen.
Saat datang ke pasar Flamboyan Pontianak, Joshierai mendapat informasi langsung dari salah satu pedagang di sana, yakni Ibu Seriwahdani, bahwa harga kebutuhan pokok pangan terus mengalami kenaikan.
Setelah sebelumnya cabai, sekarang giliran gula pasir, telur ayam, bawang merah, minyak goreng dan beras mengalami kenaikan harga.
“Hal tersebut berdampak pada pedagang, dan tentu saja konsumen mengeluh. Apalagi beban biaya hidup saat ini semakin mahal,” katanya kepada Pranusa.ID pada Kamis (22/02/2024).
Pedagang yang ditemui oleh Joshi mengaku bahwa dari posisi penjual semakin naik harga barang berdampak terhadap margin keuntungan yang didapat.
“Modalnya semakin tinggi belum lagi komplain dari pelanggan, sebagai contoh kata Bu Seriwahdani, saat ini harga beras medium per 10kg yang semula 140.000 sekarang sudah 160.000,” ungkap Joshi.
Melihat kondisi yang demikian, Joshi mendesak Presiden Joko Widodo agar mengganti Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, jika memang tidak dapat mengatasi permasalah yang terjadi sekarang.
“Kami sepakat jikalau Menteri Perdagangan, Bapak Zulkifli Hasan, tidak dapat mengatasi permasalah yang terjadi, sebaiknya Presiden mereshuffle Menteri tersebut karena tidak mampu mengatasi permasalahan yang terjadi di mana sekarang harga bahan pokok terus naik mulai dari akhir tahun 2023 sampai saat ini,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah seharusnya cepat mengambil langkah atau tindakan mengenai kenaikan komoditas tersebut, apalagi saat ini Indonesia baru saja menggelar pemilihan umum serentak.
Menurutnya, jangan sampai akibat kelalaian pemerintah sibuk mengurusi pemilihan presiden dan juga DPD/DPR, rakyat tidak diperhatikan.
“Mestinya ada antisipasi untuk menjaga harga tersebut dan bisa juga ditekan dengan upaya khusus dari pemerintah, sehingga harga bahan pokok tidak meledak seperti sekarang, dan malah berpotensi memunculkan sebuah gerakan-gerakan yang dapat mengancam situasi saat ini,” pungkas Joshierai.