Banyak Menteri ‘Nyapres’, Pengamat: ‘Politik Gentong Babi’ Kembali Mencuat!

PRANUSA.ID — Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga meminta masyarakat untuk mewaspadai “politik gentong babi”.

Dia menjelaskan politik gentong babi itu adalah tindakan pemanfaatan kebijakan untuk pencalonan para menteri di Pemilu.

“Politik gentong babi kembali mencuat setelah ada indikasi banyak menteri yang potensial nyapres,” katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (19/10/2021).

Jamiluddin mengaku khawatir jika menteri, terutama yang tupoksinya bersentuhan langsung dengan rakyat melaksanakan tugasnya sembari memengaruhi publik untuk memilihnya menjadi salah satu kandidat pada Pilpres 2024 nanti.

“Para menteri itu bisa saja mengkonversi beberapa program untuk digunakan kampanye secara indirect,” ungkapnya.

Menurutnya, bisa saja para menteri memanfaatkan kebijakan yang sebenarnya bukan merupakan program kementeriannya menjadi pendulang suara untuknya naik ke kontestasi Pilpres 2024 yang akan datang.

“Menteri seperti ini akan berpeluang memanfaatkan politik gentong babi untuk makin meningkatkan elektabilitasnya. Politik gentong babi akan sangat efektif dimanfaatkan untuk menambah lumbung suara,” ucap dia.

Jamiluddin menilai kampanye terselubung tersebut bisa saja memengaruhi publik, terutama masyarakat yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

“Kelompok masyarakat seperti ini tentu potensial dipengaruhi politik gentong babi,” ujar Jamiluddin.

Meski begitu, ia mengungkapkan faktor lain yang ikut menentukan besar pengaruh politik gentong babi adalah elektabilitas atau nilai jual dari menteri yang berpolitik.

“Politik gentong babi justru akan menimbulkan efek penguatan bagi masyarakat untuk memilih sang menteri,” tutur Jamiluddin.

Untuk diketahui, Survei terbaru Saiful Mudjani Research and Consulting (SMRC) mengungkapkan ada banyak nama menteri Kabinet Indonesia Maju masuk dalam bursa calon presiden untuk Pemilu tahun 2024.

Menteri-menteri tersebut adalah Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Mahfud MD, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, serta Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian.

Penulis: Jessica C. Ivanny
Editor: Bagas R.