Cabut Dukungan untuk Anies, Demokrat Siap Buka Komunikasi dengan PDIP dan Gerindra

Laporan: Severinus THD| Editor: Bagas R.

PRANUSA.ID— Pasca keluar dari Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Deputi Badan Pemenangan Pemilu Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, mengatakan partainya membuka peluang untuk membangun komunikasi politik dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri dan Gerindra yang dibesut oleh Prabowo Subianto.

Terkait dengan hubungan masa lalu antara Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Megawati atau Prabowo, ia mengatakan hal tersebut tidak akan menjadi hambatan untuk membangun komunikasi dan kerja sama politik. Untuk membuktikan hal tersebut. Kamhar pun menceritakan bagaimana Partai Demokrat dan PDIP telah membangun komunikasi melalui silaturahmi antara Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani.

“Begitu pun dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Prabowo juga pernah bersilaturahmi ke kampung halaman Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Pacitan. Sehingga  pada dasarnya tak ada kendala untuk membangun komunikasi dengan kedua poros koalisi itu,” terang Kamhar, Sabtu, (02/09/2023).

Meski demikian, Kamhar menegaskan Demokrat belum akan bergerak melakukan langkah politik dalam beberapa hari setelah terjadi deklarasi duet Anies Baswedan – Cak Imin. Menurutnya, sesuai amanat Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Demokrat akan berdiam diri dulu untuk menata hati dan pikiran agar bisa lebih jernih dan tepat dalam pengambilan keputusan ke depan.

“Akan ke mana arah dan langkah politik Partai Demokrat ke depan? Sesuai arahan Pak SBY selaku Ketua MTP, beberapa hari ini kami cooling down dulu,” kata Kamhar.

“Bagi kami, politik tak hanya sekadar memperoleh kekuasaan dan menggunakan kekuasaan. Namun juga harus diperoleh dan dipergunakan dengan benar. Terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi etika politik sebagai kompas dalam berpolitik,” tandasnya.