Covid Beberapa Bulan, Sri Mulyani: Kemiskinan Bisa Melonjak Kembali Seperti 2011

pranusa.id May 6, 2020

(Facebook / Sri Mulyani Indrawati)

 

PRANUSA.ID — Dalam rapat virtual dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan jumlah angka kemiskinan akan terus naik sebagai akibat pandemi Covid-19 atau virus corona.

Bahkan, dalam beberapa bulan (Maret hingga Mei), catatannya memperlihatkan Covid-19 menyebabkan terjadinya lonjakan angka kemiskinan.

“Bayangkan hanya Covid yang terjadi beberapa bulan, semua pencapaian penurunan kemiskinan dari 2011 sampai 2020 ini mengalami reverse kembali,” kata Sri Mulyani dilansir Tempo.co, Rabu (6/5/2020).

Berdasarkan catatan BPS, jumlah penduduk miskin di bulan September, dari tahun 2011 mengalami penurunan signifikan ke tahun 2019, yaitu 29,89 juta orang menjadi 24,79 juta orang.

Data tersebut menunjukkan jerih payah pemerintah selama ini dalam menurunkan tingkat kemiskinan di bawah 10 persen. Bahkan, menjadi yang terendah dalam sejarah.

Namun, ketika virus corona mulai merebak, Indonesia justru kembali pada tahun dimana bayang-bayang kemiskinan merajalela. Untuk itu, salah satu upaya yang harus dilakukan adalah belanja bantuan sosial.

Sri Mulyani berharap bantuan sosial tersebut dapat menjaga agar angka kemiskinan tidak semakin melonjak, mengingat akibat Covid-19 juga menimbulkan PHK dan penurunan kegiatan ekonomi, termasuk informal dan UMKM.

Dalam waktu 1,5 bulan saja, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat angka pengangguran telah melonjak menjadi dua juta. Maka dari itu, pemerintah perlu melakukan berbagai langkah dalam menjaga daya tahan dunia usaha. Bahkan, langkah agar mereka tidak melakukan PHK.

“Ini tidak mudah. Kalau di berbagai negara, mereka beri insentif ke perusahaan agar tidak PHK seperti insentif pembayaran gaji ke perusahaan untuk subsidi dari pemerintah. Tapi itu untuk negara yang relatif kaya,” tuturnya.

Menurut Sri, bantuan yang diberikan dari kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada pengusaha sangatlah terbatas.

Hal itu juga yang menyebabkan pemerintah kini fokus pada Program Kartu Prakerja. Harapannya, program ini bisa meng-cover 5,6 juta orang dalam bentuk setengah bansos.

“Kami tingkatkan bersama Kemenaker langkah-langkah untuk tangani lonjakan pengangguran,” pungkas dia. (*)

Penulis: Jessica Cornelia

Rekomendasi untuk Anda
Berita Lainnya
Kukuhkan 2.462 PPPK Paruh Waktu, Bupati Ketapang: Jadilah Agen Perubahan Daerah
KETAPANG – Pemerintah Kabupaten Ketapang resmi mengukuhkan 2.462 pegawai baru…
Harga Emas Galeri 24 dan UBS Kompak Melonjak, Tembus Rp2,5 Juta per Gram
JAKARTA – Tren positif harga emas kembali terlihat pada perdagangan…
Dugaan Pidana: KPK Endus 60 LHKPN Pejabat Terindikasi Korupsi
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengungkap temuan mengejutkan…
Dunia Merugi Rp1.800 Triliun, 2025 Jadi Tahun Termahal Akibat Bencana Iklim
JAKARTA – Tahun 2025 tercatat sebagai salah satu periode dengan…
Sempat Dirawat, Nadiem Makarim Dinyatakan Sehat Jelang Sidang Kasus Chromebook
JAKARTA – Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek),…
WhatsApp Image 2025-12-19 at 20.57.42 (1)
WhatsApp Image 2025-12-22 at 13.10.14
ChatGPT Image 23 Des 2025, 08.56.24
WhatsApp Image 2025-12-23 at 11.11.08