Covid Beberapa Bulan, Sri Mulyani: Kemiskinan Bisa Melonjak Kembali Seperti 2011

pranusa.id May 6, 2020

(Facebook / Sri Mulyani Indrawati)

 

PRANUSA.ID — Dalam rapat virtual dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan jumlah angka kemiskinan akan terus naik sebagai akibat pandemi Covid-19 atau virus corona.

Bahkan, dalam beberapa bulan (Maret hingga Mei), catatannya memperlihatkan Covid-19 menyebabkan terjadinya lonjakan angka kemiskinan.

“Bayangkan hanya Covid yang terjadi beberapa bulan, semua pencapaian penurunan kemiskinan dari 2011 sampai 2020 ini mengalami reverse kembali,” kata Sri Mulyani dilansir Tempo.co, Rabu (6/5/2020).

Berdasarkan catatan BPS, jumlah penduduk miskin di bulan September, dari tahun 2011 mengalami penurunan signifikan ke tahun 2019, yaitu 29,89 juta orang menjadi 24,79 juta orang.

Data tersebut menunjukkan jerih payah pemerintah selama ini dalam menurunkan tingkat kemiskinan di bawah 10 persen. Bahkan, menjadi yang terendah dalam sejarah.

Namun, ketika virus corona mulai merebak, Indonesia justru kembali pada tahun dimana bayang-bayang kemiskinan merajalela. Untuk itu, salah satu upaya yang harus dilakukan adalah belanja bantuan sosial.

Sri Mulyani berharap bantuan sosial tersebut dapat menjaga agar angka kemiskinan tidak semakin melonjak, mengingat akibat Covid-19 juga menimbulkan PHK dan penurunan kegiatan ekonomi, termasuk informal dan UMKM.

Dalam waktu 1,5 bulan saja, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat angka pengangguran telah melonjak menjadi dua juta. Maka dari itu, pemerintah perlu melakukan berbagai langkah dalam menjaga daya tahan dunia usaha. Bahkan, langkah agar mereka tidak melakukan PHK.

“Ini tidak mudah. Kalau di berbagai negara, mereka beri insentif ke perusahaan agar tidak PHK seperti insentif pembayaran gaji ke perusahaan untuk subsidi dari pemerintah. Tapi itu untuk negara yang relatif kaya,” tuturnya.

Menurut Sri, bantuan yang diberikan dari kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada pengusaha sangatlah terbatas.

Hal itu juga yang menyebabkan pemerintah kini fokus pada Program Kartu Prakerja. Harapannya, program ini bisa meng-cover 5,6 juta orang dalam bentuk setengah bansos.

“Kami tingkatkan bersama Kemenaker langkah-langkah untuk tangani lonjakan pengangguran,” pungkas dia. (*)

Penulis: Jessica Cornelia

Rekomendasi untuk Anda
Berita Lainnya
Menteri HAM Natalius Pigai Bantah Keterlibatan Pemerintah dalam Teror Ketua BEM UGM
JAKARTA – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, secara…
Negosiasi Sukses: Ekspor Sawit, Tekstil, hingga Semikonduktor RI ke AS Kini Kena Tarif Nol Persen
WASHINGTON D.C. – Pemerintah Republik Indonesia dan Amerika Serikat (AS)…
Laku Rp6,5 Miliar, Lukisan “Kuda Api” SBY Dibeli Orang Terkaya Kedua di Indonesia
JAKARTA – Sebuah lukisan karya Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang…
Membentuk Karakter Kuat, Melahirkan Generasi Hebat
KOLOM— Di tengah derasnya arus globalisasi dan transformasi digital, Generasi…
Menlu Sugiono Tegaskan DK PBB dan Board of Peace Harus Bersinergi Wujudkan Perdamaian Gaza
NEW YORK – Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, secara…
WhatsApp Image 2026-02-09 at 10.45.26