Dihujat Orang Pro Jokowi, Pertanyaan JK Disebut Mahfud sebagai Ekspresi Dilema

PRANUSA.ID — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD angkat suara merespons pertanyaan mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) tentang cara mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi.

Mahfud MD menilai seharusnya JK sebagai orang yang pernah menjabat sebagai Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 RI yang paling mengetahui cara kerja kritik ke pemerintah dan bagaimana laporan ke polisi.

Untuk itu, dia mengatakan pertanyaan JK itu harus dipahami sebagai pertanyaan biasa. Hal itu disampaikannya melalui akun Twitter @mohmahfudmd sebagaimana dikutip Pranusa.ID pada Senin (15/2/2021).

“Pertanyaan Pak JK tentang ‘Bagaimana menyampaikan kritik agar tak dipanggil Polisi’ harus dipahami sebagai pertanyaan biasa yang dihadapi pemerintah sejak dulu, saat Pak JK jadi Wapres sekalipun. Sejak dulu jika ada orang mengkritik sering ada yang melaporkan ke polisi dan polisi wajib merespons,” cuit Mahfud MD.

Dia mengungkapkan bahwa sejak dulu jika ada yang mengkritik pemerintah dan dipanggil pihak kepolisian karena ada pihak tertentu yang melaporkan ke polisi. Meski begitu, ia meyakini JK tak bermaksud menuding pemerintah.

“Jadi Pak JK tak bermaksud menuding, zaman pemerintah sekarang ini kalau mengritik dipanggil polisi. Tapi itu terjadi sejak dulu karena selalu ada yang melapor ke polisi. Faktanya sejak Pak JK masih jadi Wapres periode I juga ada kasus Sarrachen dan Muslim Cyber Army. Ada juga akun Piyungan,” kata Mahfud MD.

“Apalagi baru-baru ini juga keluarga Pak JK melaporkan Ferdinand Hutahaian, Rusli Kamri, dan Cawalkot Makassar ke polisi karena dugaan tudingan main politiknya Pak JK. Laporan-laporan ke polisi itu dilakukan oleh warga negara terhadap warga negara. Jadi pernyataan Pak JK adalah ekspresi dilema kita,” tandas Mahfud MD.

Penulis: Cornelia
Editor: Mariano Lejap