Dikirim Data Para Penguasa Ratusan Ribu Hektar Tanah Negara, Mahfud: Ini Gila

pranusa.id December 26, 2020

PRANUSA.ID– Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, membeberkan persoalan monopoli ratusan ribu hektar tanah negara oleh kelompok pengusaha tertentu melalui hak guna usaha (HGU). 

Ia pun menjelaskan bahwa penguasaan luas tanah negara yang begitu besar tersebut terjadi secara legal. 

“Sy dpt kiriman daftar group penguasa tanah HGU yg setiap group menguasai smpai ratusan ribu hektar. Ini gila. Penguasaan itu diperoleh dari Pemerintahan dari waktu ke waktu, bkn baru. Ini adl limbah masa lalu yg rumit penyelesaiannya krn dicover dgn hukum formal. Tp kita hrs bisa,” tulis Mahfud dalam akun twitter pribadinya @mohmahfudmd, Sabtu (26/12/2020).

Dia mengaku bahwa penyelesaian persoalan ini pasti tidak akan mudah lantaran tanah yang dikuasai itu memiliki payung hukum yang sah dari negara. Maka perlu diselesaikan dengan baik.

“Ini adalah limbah masa lalu yang rumit penyelesaiannya karena di cover dengan hukum formal. Tapi kita harus bisa,” tegasnya.

Cuitan Mahfud direspons sejumlah netizen, salah satunya menanyakan kenapa justru Mahfud seolah curhat dan tidak langsung menyelesaikan masalah tersebut. Mahfud pun lantas memberikan respon. 

“Justru ini kita sedang ambil langkah, bukan curhat tapi menginformasikan betapa rumitnya. Kita terus berusaha untuk menyelesaikannya,” jawab Mahfud. 

Mahfud menambahkan, permasalahan dasarnya adalah hak – hak itu dulu diberikan secara sah oleh pemerintah yang sah sehingga cara menyelesaikannya juga harus dengan mekanisme hukum yang sah, tidak bisa asal tarik kembali tanah yang dimaksud. 

Sementara netizen yang lain melontarkan pertanyaan kenapa tidak dibiarkan saja sampai masa HGU selesai. Terlebih, HGU diberikan secara sah oleh pemerintah. Mahfud mengakui bahwa cara penyelesaian semacam itu paling realistis.

”Itu memang cara yg paling realistis. Masalahnya bs langsung selesai dgn mengatakan, “Ya, sudah, itu kan dulu diberikan oleh pemerintah scr sah, biarin saja, tunggu masa berakhirnya”. Kalau gitu ya selesai. Anda setuju itu, Tapi soalnya, bnyk yg menganggap itu tdk adil,” tulis Mahfud.

 

(Kris/Pranusa)

Rekomendasi untuk Anda
Berita Lainnya
Menteri HAM Natalius Pigai Bantah Keterlibatan Pemerintah dalam Teror Ketua BEM UGM
JAKARTA – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, secara…
Negosiasi Sukses: Ekspor Sawit, Tekstil, hingga Semikonduktor RI ke AS Kini Kena Tarif Nol Persen
WASHINGTON D.C. – Pemerintah Republik Indonesia dan Amerika Serikat (AS)…
Laku Rp6,5 Miliar, Lukisan “Kuda Api” SBY Dibeli Orang Terkaya Kedua di Indonesia
JAKARTA – Sebuah lukisan karya Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang…
Membentuk Karakter Kuat, Melahirkan Generasi Hebat
KOLOM— Di tengah derasnya arus globalisasi dan transformasi digital, Generasi…
Menlu Sugiono Tegaskan DK PBB dan Board of Peace Harus Bersinergi Wujudkan Perdamaian Gaza
NEW YORK – Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, secara…
WhatsApp Image 2026-02-09 at 10.45.26