Ditelepon Prabowo di Tengah Rapat, Menkeu Purbaya Pastikan TKD Aceh Tidak Dipotong

pranusa.id January 11, 2026

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya memastikan bahwa alokasi anggaran Transfer ke Daerah (TKD) untuk Provinsi Aceh pada tahun ini tidak akan mengalami pemotongan.

Keputusan ini diambil sebagai respons cepat pemerintah pusat menyusul bencana banjir dan tanah longsor yang melanda wilayah tersebut.

Kepastian tersebut didapatkan dalam momen yang cukup dramatis saat Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Bencana DPR RI dengan Pemerintah. Di tengah jalannya rapat, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menghubungi Presiden Prabowo Subianto melalui sambungan telepon untuk meminta diskresi terkait anggaran tersebut.

Momen itu bermula ketika Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menyampaikan permohonan agar tidak ada pemotongan anggaran TKD mengingat kondisi darurat bencana di daerahnya. Tak berselang lama setelah Dasco menelepon Presiden, Purbaya langsung memberikan konfirmasi.

“Untuk tahun ini, anggaran Anda akan penuh seperti tahun lalu, enggak dipotong. Jadi dapat (tambahan) Rp1,6 triliun, Rp1,7 triliun kalau enggak salah,” tegas Purbaya dalam rapat yang disiarkan melalui kanal YouTube DPR, dikutip Minggu (11/1/2026).

Purbaya pun menyampaikan apresiasinya kepada Sufmi Dasco Ahmad yang menjembatani komunikasi langsung dengan Kepala Negara sehingga keputusan strategis dapat diambil dengan cepat tanpa birokrasi yang berbelit.

“Kalau saya kan enggak bisa telepon, beliau (Dasco) yang bisa telepon. Pak Ketua, saya nanya tadi ke Presiden, bapak (Dasco) minta persetujuan (presiden), apa memerintah? Hahaha, minta persetujuan, jadi clear,” ujar Purbaya dengan nada bercanda.

Sebagai langkah konkret awal, Kementerian Keuangan melaporkan telah mencairkan dana segar ke kas daerah Aceh pada awal Januari ini.

“Kita sudah kirim di bulan Januari untuk Aceh saja itu Rp1,279 triliun. Jadi mereka cukup cash untuk gerak, kalau mau,” ungkap Purbaya.

Dengan adanya jaminan anggaran penuh dan tambahan dana tersebut, diharapkan Pemerintah Provinsi Aceh dapat lebih leluasa dan responsif dalam menangani dampak bencana serta mempercepat proses pemulihan infrastruktur maupun sosial ekonomi masyarakat setempat.

Laporan: Severinus | Editor: Arya