DPR dalam Pusaran Krisis Kepercayaan Publik Sepanjang 2025

JAKARTA— Sepanjang 2025, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI nyaris tak pernah lepas dari sorotan publik. Alih-alih tampil sebagai representasi aspirasi rakyat, parlemen justru berulang kali memantik kekecewaan melalui kebijakan kontroversial, proses legislasi yang tertutup, hingga perilaku sejumlah anggotanya yang dinilai jauh dari empati sosial.

Gelombang protes pun merebak di berbagai daerah. Demonstrasi mahasiswa, aksi masyarakat sipil, hingga kemarahan publik di ruang digital menjadi penanda memburuknya relasi antara parlemen dan rakyat.

Kritik tak lagi berhenti pada produk undang-undang, tetapi merambah pada etika, gaya hidup, dan sensitivitas wakil rakyat di tengah tekanan ekonomi yang kian berat.

Retaknya kepercayaan publik mulai mengeras pada Februari 2025, ketika DPR mengesahkan perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dalam Rapat Paripurna 18 Februari 2025.

Regulasi ini membuka peluang pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) kepada BUMN, BUMD, swasta, hingga perguruan tinggi, sementara koperasi, UMKM, perseorangan, dan organisasi kemasyarakatan keagamaan hanya dapat mengakses izin melalui mekanisme lelang dan skema prioritas.

Kebijakan tersebut dinilai semakin menjauhkan pengelolaan sumber daya alam dari rakyat kecil. Dua hari berselang, ribuan mahasiswa turun ke jalan dalam aksi bertajuk Indonesia Gelap pada 20 Februari 2025. Aksi ini menjadi penanda awal eskalasi perlawanan publik terhadap parlemen.

Kontroversi berlanjut pada Maret 2025. Komisi I DPR menggelar pembahasan Rancangan Undang-Undang TNI secara tertutup pada 14–15 Maret 2025 di sebuah hotel mewah, di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Langkah ini menuai kecaman luas karena dinilai tidak transparan dan mencederai prinsip partisipasi publik.

RUU tersebut kemudian disahkan pada 20 Maret 2025, merevisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Revisi mencakup perluasan jabatan sipil bagi prajurit aktif, penambahan operasi militer selain perang, hingga perpanjangan usia pensiun. Kekhawatiran akan bangkitnya kembali dwifungsi TNI pun menguat di kalangan masyarakat sipil.

Memasuki pertengahan tahun, DPR kembali disorot saat menggelar uji kelayakan dan kepatutan calon duta besar pada Juli 2025. Publik mempertanyakan kinerja parlemen setelah terungkap Indonesia sempat tidak memiliki duta besar di sejumlah negara strategis, termasuk Amerika Serikat. Pemerintah mengajukan 24 nama calon duta besar untuk mengisi kekosongan tersebut, namun proses di DPR dinilai berjalan lamban.

Puncak kemarahan publik terjadi pada Agustus 2025. Isu tunjangan rumah anggota DPR yang mencapai puluhan juta rupiah memicu ledakan amarah rakyat. Deretan fasilitas lain—mulai dari tunjangan beras, transportasi, hingga komunikasi—dinilai tidak sebanding dengan kinerja dan sensitivitas parlemen terhadap penderitaan masyarakat.

Situasi semakin memanas setelah sejumlah anggota DPR melontarkan pernyataan dan menunjukkan perilaku yang dianggap arogan dan tidak pantas. Lima anggota DPR dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dan sempat dinonaktifkan, yakni Ahmad Sahroni, Uya Kuya, Eko Hendro Purnomo, Nafa Urbach, dan Adies Kadir.

Ahmad Sahroni dipersoalkan karena penggunaan diksi yang dinilai merendahkan publik. Adies Kadir disorot atas pernyataannya terkait tunjangan DPR. Nafa Urbach menuai kritik karena gaya hidup yang dianggap pamer di tengah krisis. Sementara Uya Kuya dan Eko Patrio dilaporkan karena berjoget usai mengikuti sidang resmi DPR.

Gelombang kemarahan publik kemudian bermuara pada aksi besar bertajuk Reset Indonesia dan 17+8. Ketegangan memuncak setelah seorang pengemudi ojek online menjadi korban mobil taktis Brimob pada akhir Agustus 2025.

Situasi kian kacau dengan terjadinya penjarahan di rumah Ahmad Sahroni, Uya Kuya, Eko Patrio, serta mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Di bawah tekanan publik, DPR akhirnya mengambil langkah korektif. Pada September 2025, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengumumkan pemangkasan sejumlah tunjangan anggota. Tunjangan perumahan resmi dihentikan per 31 Agustus 2025.

DPR juga memberlakukan moratorium kunjungan luar negeri sejak 1 September 2025, kecuali untuk undangan kenegaraan. Pemangkasan turut mencakup biaya listrik, telepon, komunikasi intensif, serta tunjangan transportasi.

Menjelang akhir tahun, MKD menjatuhkan sanksi etik pada November 2025. Ahmad Sahroni dinonaktifkan selama enam bulan, Nafa Urbach tiga bulan, dan Eko Hendro Purnomo empat bulan. Sementara Uya Kuya dan Adies Kadir dinyatakan tidak terbukti melanggar kode etik dan kembali aktif sebagai anggota DPR.

Pada bulan yang sama, DPR kembali menuai kritik setelah mengesahkan Rancangan KUHAP menjadi undang-undang pada 18 November 2025. Koalisi Masyarakat Sipil menilai pengesahan dilakukan secara tergesa-gesa, minim partisipasi publik, dan berpotensi memuat pasal-pasal karet.

Undang-undang tersebut telah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto dan dijadwalkan mulai berlaku pada 2 Januari 2026.

Bagi banyak pihak, pengesahan KUHAP ini justru mempertegas wajah parlemen yang dinilai semakin menjauh dari prinsip demokrasi partisipatif. Sepanjang 2025, DPR bukan hanya diuji oleh kritik, tetapi oleh krisis legitimasi.

Pertanyaannya kini, mampukah parlemen merebut kembali kepercayaan rakyat, atau justru akan terus terperosok dalam pusaran ketidakpuasan publik?

Laporan: Judirho | Editor: Rivaldy