Hasto: PDIP Dukung KPK Berantas Korupsi

pranusa.id October 11, 2022

FOTO: Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto. (Dok.www.pdiperjuangan.id)

PRANUSA.ID — Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan partainya mendukung upaya pemberantasan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Sanksi pemecatan kepada kader partai yang tertangkap tangan oleh KPK,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (11/10/2022).

Dia mengatakan PDIP mengedepankan integritas dalam sistem tata kelola partai politik yang mendukung kerja KPK.

Dia menjelaskan PDIP memiliki sekolah untuk melaksanakan kaderisasi dalam menghasilkan negarawan dengan standar moral yang tinggi. Karena tiap calon pengurus partai, kepala daerah dan calon legislatif wajib mengikuti sekolah partai dan psikotes sebagai bagian dari kaderisasi calon pemimpin yang berproses dari bawah.

“KPK selalu menjadi narasumber tetap guna membangun kesadaran pentingnya pemerintahan yang bersih,” ujarnya.

Selain itu, PDIP membangun sistem kesadaran menjaga integritas dengan sepaket peraturan di antaranya kewajiban pimpinan partai melaporkan kekayaan kepada ketua umum.

Kemudian, proses seleksi ketat untuk penugasan kader partai, sehingga mereka yang berstatus tersangka korupsi, tidak bisa dicalonkan menjadi kepala daerah, wakil kepala daerah dan anggota legislatif.

Menurut dia, upaya pemberantasan korupsi, selain dilihat dari aspek perilaku kader, juga dilihat dari sistem hukum dan sistem politik.

Dia menjelaskan, saat pertemuan dengan himpunan ahli psikologi Indonesia, dia pernah menanyakan apakah psikotes dapat mengetahui adanya indikasi untuk mereka yang ditugaskan sebagai kepala daerah hingga anggota DPR RI memiliki kecenderungan untuk korupsi.

“Ternyata psikotes belum bisa melakukan untuk itu,” ujarnya.

Sehingga, dalam proses psikotes selanjutnya, PDIP menambahkan tiga kriteria yang akan ditanyakan kepada para kader.

Jika hasilnya pejuang partai, ditempatkan di struktur partai. Sementara jika dapat melaksanakan tugas fungsional partai ditempat di eksekutif dan legislatif partai.

“Kalau pragmatis harus hati-hati, jika cenderung lebih kuat akan menjadi pedagang politik,” ungkapnya. (*)

Reporter: Antara
Editor: Jessica C.

Rekomendasi untuk Anda
Berita Lainnya
Kukuhkan 2.462 PPPK Paruh Waktu, Bupati Ketapang: Jadilah Agen Perubahan Daerah
KETAPANG – Pemerintah Kabupaten Ketapang resmi mengukuhkan 2.462 pegawai baru…
Harga Emas Galeri 24 dan UBS Kompak Melonjak, Tembus Rp2,5 Juta per Gram
JAKARTA – Tren positif harga emas kembali terlihat pada perdagangan…
Dugaan Pidana: KPK Endus 60 LHKPN Pejabat Terindikasi Korupsi
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengungkap temuan mengejutkan…
Dunia Merugi Rp1.800 Triliun, 2025 Jadi Tahun Termahal Akibat Bencana Iklim
JAKARTA – Tahun 2025 tercatat sebagai salah satu periode dengan…
Sempat Dirawat, Nadiem Makarim Dinyatakan Sehat Jelang Sidang Kasus Chromebook
JAKARTA – Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek),…
WhatsApp Image 2025-12-19 at 20.57.42 (1)
WhatsApp Image 2025-12-22 at 13.10.14
ChatGPT Image 23 Des 2025, 08.56.24
WhatsApp Image 2025-12-23 at 11.11.08