Hasto: PDIP Dukung KPK Berantas Korupsi

pranusa.id October 11, 2022

FOTO: Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto. (Dok.www.pdiperjuangan.id)

PRANUSA.ID — Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan partainya mendukung upaya pemberantasan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Sanksi pemecatan kepada kader partai yang tertangkap tangan oleh KPK,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (11/10/2022).

Dia mengatakan PDIP mengedepankan integritas dalam sistem tata kelola partai politik yang mendukung kerja KPK.

Dia menjelaskan PDIP memiliki sekolah untuk melaksanakan kaderisasi dalam menghasilkan negarawan dengan standar moral yang tinggi. Karena tiap calon pengurus partai, kepala daerah dan calon legislatif wajib mengikuti sekolah partai dan psikotes sebagai bagian dari kaderisasi calon pemimpin yang berproses dari bawah.

“KPK selalu menjadi narasumber tetap guna membangun kesadaran pentingnya pemerintahan yang bersih,” ujarnya.

Selain itu, PDIP membangun sistem kesadaran menjaga integritas dengan sepaket peraturan di antaranya kewajiban pimpinan partai melaporkan kekayaan kepada ketua umum.

Kemudian, proses seleksi ketat untuk penugasan kader partai, sehingga mereka yang berstatus tersangka korupsi, tidak bisa dicalonkan menjadi kepala daerah, wakil kepala daerah dan anggota legislatif.

Menurut dia, upaya pemberantasan korupsi, selain dilihat dari aspek perilaku kader, juga dilihat dari sistem hukum dan sistem politik.

Dia menjelaskan, saat pertemuan dengan himpunan ahli psikologi Indonesia, dia pernah menanyakan apakah psikotes dapat mengetahui adanya indikasi untuk mereka yang ditugaskan sebagai kepala daerah hingga anggota DPR RI memiliki kecenderungan untuk korupsi.

“Ternyata psikotes belum bisa melakukan untuk itu,” ujarnya.

Sehingga, dalam proses psikotes selanjutnya, PDIP menambahkan tiga kriteria yang akan ditanyakan kepada para kader.

Jika hasilnya pejuang partai, ditempatkan di struktur partai. Sementara jika dapat melaksanakan tugas fungsional partai ditempat di eksekutif dan legislatif partai.

“Kalau pragmatis harus hati-hati, jika cenderung lebih kuat akan menjadi pedagang politik,” ungkapnya. (*)

Reporter: Antara
Editor: Jessica C.

Rekomendasi untuk Anda
Berita Lainnya
Menteri HAM Natalius Pigai Bantah Keterlibatan Pemerintah dalam Teror Ketua BEM UGM
JAKARTA – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, secara…
Negosiasi Sukses: Ekspor Sawit, Tekstil, hingga Semikonduktor RI ke AS Kini Kena Tarif Nol Persen
WASHINGTON D.C. – Pemerintah Republik Indonesia dan Amerika Serikat (AS)…
Laku Rp6,5 Miliar, Lukisan “Kuda Api” SBY Dibeli Orang Terkaya Kedua di Indonesia
JAKARTA – Sebuah lukisan karya Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang…
Membentuk Karakter Kuat, Melahirkan Generasi Hebat
KOLOM— Di tengah derasnya arus globalisasi dan transformasi digital, Generasi…
Menlu Sugiono Tegaskan DK PBB dan Board of Peace Harus Bersinergi Wujudkan Perdamaian Gaza
NEW YORK – Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, secara…
WhatsApp Image 2026-02-09 at 10.45.26