Jokowi Minta KPU Kawal Kesiapan Pelaksanaan Pemilu 2024

pranusa.id December 31, 2023

FOTO: Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. (Dok: presidenri.go.id)

PRANUSA.ID– Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memantapkan kesiapan pemilihan umum (Pemilu) 2024. Jokowi menyebut KPU harus siap melaksanakan pemilu 2024 yang dinilai lebih kompleks agar tetap berjalan jujur dan adil.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam Rapat Konsolidasi Nasional 2023 dalam Rangka Kesiapan Pemilu 2024, di Istora Senayan, Jakarta, pada Sabtu (30/12/2023).

“Pemilu 2024 tinggal 45 hari, waktunya sudah sangat dekat, semuanya harus siap. Memang pemilu tahun 2024 ini sangat kompleks—ini pemilu serentak, Pilpres, DPR, DPD, di provinsi, kabupaten, dan kota,” ucapnya.

Ia menilai kompleksitas pemilu 2024 tersebut di antaranya terlihat dari jumlah peserta yang terdiri atas lebih dari 204 juta pemilih yang tersebar di 38 provinsi. Selain itu, pesta demokrasi tersebut juga melibatkan 18 partai politik nasional dan 6 partai lokal Aceh.

“Tidak bisa dibayangkan betapa sangat kompleks Pemilu kita ini, sangat kompleks sekali,” imbuhnya.

Oleh sebab itu, Jokowi mengimbau seluruh jajaran KPU agar dapat menjalankan pemilu dengan sebaik-baiknya. Ia menyebut semua hal harus dipastikan dengan baik agar tidak terjadi kesalahan.

“Kita harus pastikan tata kelolanya baik, kesiapan petugas juga harus baik, ketersediaan logistik juga harus baik, distribusi logistiknya juga harus baik, dan kesiapan sistem dan teknologinya juga harus baik. Jangan sampai ada yang tercecer satupun, semuanya harus baik. Dan tidak boleh ada yang salah termasuk aspek teknisnya,” tegasnya.

“Hal-hal yang kecil harus kita perhatikan secara detail sebab keteledoran teknis bisa berimplikasi politis, bisa berimplikasi politik, bisa merembet kemana-mana yang dapat mengganggu kondusivitas negara, yang dapat mengganggu legitimasi Pemilu kita,” lanjutnya.

Di tengah era digital, Jokowi turut mengimbau agar penggunaan sistem informasi dan perangkat penunjang pemilu harus berfungsi dengan baik. Hal tersebut dinilai penting agar pelaksanaan pemilu terhindar dari peretasan.

“Sedikit saja ada ketidakcermatan, langsung (berdampak kepada) kepercayaan masyarakat. Hal semacam ini yang tidak boleh terjadi. Semua kita bersama-sama harus menjaga ini,” tandasnya.

d5d9ce62-e163-481c-9d70-fed5c6a18bfb
f9874c50-6a04-4828-8466-e86c279d0462
466ab043-60be-4d82-9a97-1592154ed54f
Berita Lainnya
Rasmidi: Berita Kalbar Jangan Hanya Muncul di Nasional Saat Ada Kejadian Luar Biasa
PONTIANAK, PRANUSA.ID — Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Barat (Kalbar),…
Kawal RUU Penyiaran, KPID Kalbar Dorong Aspirasi Media Masuk Pembahasan
PONTIANAK, PRANUSA.ID– Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran menjadi sorotan dalam Focus…
Jenguk Korban Keracunan MBG di Batang, Wapres Gibran Minta Investigasi Dibuka Transparan
BATANG, PRANUSA.ID — Wakil Presiden Gibran Rakabuming meminta proses investigasi…
PP PMKRI Desak Kepolisian Buka Penyelidikan Pidana Kasus Fasilitas Mewah Lapas Cibinong
JAKARTA, PRANUSA.ID — Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia…
Kejanggalan 13 Rumah di Lapas Cibinong: Pembangunan Tak Tercatat sebagai Aset Milik Negara
JAKARTA, PRANUSA.ID — Pembangunan 13 unit rumah di kawasan Lapas…