Kasus Korupsi BGN Terbongkar, ICW: Ganti Pimpinan Tak Cukup Tanpa Reformasi Sistem

JAKARTA, PRANUSA.ID – Indonesia Corruption Watch menyatakan bahwa pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional menyusul pengungkapan kasus korupsi belum cukup menjadi solusi tanpa adanya pembenahan sistem tata kelola.

Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW Wana Alamsyah mengapresiasi langkah tegas Kejaksaan Agung dalam membongkar dugaan tindak pidana rasuah di lembaga tersebut.

Ia memandang bahwa perubahan personel tanpa reformasi kelembagaan hanya akan membuat persoalan serupa kembali terulang di masa mendatang.

“Apa yang dilakukan Kejaksaan Agung untuk membongkar rasanya penting untuk kita beri apresiasi, tapi hanya mengganti pemain tapi tidak mengganti struktur atau sistem dalam BGN hanya akan menjadi roda setan begitu saja”, ujar Wana dalam sebuah siniar pada hari Sabtu (13/6/2026).

Wana kemudian mengungkap hasil investigasi lembaganya terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis yang telah digulirkan sejak tahun 2025.

Penelusuran tersebut difokuskan secara khusus pada kepemilikan dan rekam jejak afiliasi yayasan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.

“Pada 2025, kami mencoba untuk melakukan investigasi terkait dengan kepemilikan atau afiliasi SPPG, pada saat itu, kami melakukan penelusuran terhadap 102 yayasan yang kemudian hasilnya menarik”, kata Wana.

Ia membeberkan bahwa puluhan yayasan yang terlibat dalam proyek pelat merah tersebut terindikasi memiliki kedekatan dengan kelompok politik tertentu.

“Pertama, dari 102 yayasan yang kami pantau, 28 yayasan di antaranya itu terafiliasi, patut diduga dengan partai politik”, lanjutnya.

Pihak ICW juga menemukan sekitar 12 yayasan yang diduga kuat memiliki keterkaitan langsung dengan jaringan birokrat pemerintah.

Dari jumlah tersebut, enam yayasan disebut terafiliasi dengan kalangan militer, satu dengan kepolisian, serta satu lainnya dengan unsur kejaksaan.

Temuan ini dinilai menunjukkan adanya potensi penguasaan pengelolaan unit pelayanan gizi oleh kelompok tertentu yang berpeluang memperoleh keuntungan pribadi.

“Kami ingin menggambarkan bahwa kepemilikan SPPG itu menjadi ruang bagi elite atau kelompok-kelompok tertentu yang ingin mendulang rente begitu”, jelasnya.

Terkait penyidikan yang sedang berjalan di Kejaksaan Agung, Wana menduga terdapat praktik manipulasi yang berlangsung secara terstruktur dalam proses penunjukan yayasan.

“Kami menduga memang ada kejahatan yang terstruktur dan sistematis dalam penunjukan SPPG, bisa jadi kalau nggak salah Sony Sonjaya bersedia jadi justice collaborator, artinya yang bersangkutan bisa jadi tidak rela dalam tanda kutip dijadikan korban”, paparnya.

Pihaknya mendorong agar para saksi kunci diberikan ruang yang aman untuk mengungkap dalang utama di balik skandal tersebut.

“Dan harapannya adalah ya biarkan dia bersuara dan membongkar bagaimana proses ini bekerja”, tambahnya.

Kuasa hukum Sony Sonjaya yakni Krisna Murti sebelumnya telah mengonfirmasi bahwa kliennya resmi mengajukan diri sebagai justice collaborator kepada tim penyidik.

“Pak Sony menyatakan siap menjadi justice collaborator, tekad ini sudah dituangkan dalam BAP di Kejaksaan”, ujar Krisna kepada awak media pada tanggal 4 Juni 2026 lalu.

Langkah hukum tersebut diambil untuk membantah berbagai tudingan yang menyebut Sony sebagai pihak pengendali praktik jual beli titik pelayanan gizi.

Krisna menyebut tugas kliennya selama menjabat sebagai Wakil Kepala BGN hanya sebatas melakukan proses verifikasi dan pendaftaran pendirian yayasan.

Tersangka Dadan Hindayana, Lodewyk Pusung, dan Sony Sonjaya saat ini telah ditahan oleh Kejaksaan Agung sejak tanggal 3 Juni 2026 atas kasus tersebut.

Kejaksaan Agung dalam perkembangan terbarunya juga turut menetapkan satu tersangka baru bernama Andri Mulyono terkait dugaan rasuah pengadaan motor listrik di lingkungan BGN.

Laporan: Judirho | Editor: Michael