Klaim Big Data Rakyat Mau Tunda Pemilu, Luhut Diminta Stop Jerumuskan Jokowi

PRANUSA.ID — Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim memiliki data aspirasi 110 juta warganet (netizen) rakyat Indonesia yang menginginkan penundaan Pemilu 2024.

Klaim yang disampaikannya dalam acara kanal YouTube Deddy Corbuzier, Jumat (11/3) lalu menuai kritik. Salah satunya dari Deputi Badan Penangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Kamhar Lakumani.

Ia meminta agar Luhut berhenti menggaungkan wacana penundaan Pemilu 2024 ke publik.

“Pak Luhut sebaiknya menghentikan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden,” kata Kamhar kepada wartawan, Sabtu (12/3).

“Jangan menjerumuskan Presiden Jokowi dengan wacana yang inkonstitusional dan berpotensi membuatnya menjadi Malin Kundang reformasi,” katanya.

Sebab, dalam aturan menyebutkan, seseorang hanya boleh menjabat sebagai kepala negara selama dua periode saja.

Selain itu, Kamhar juga mengaku aneh dengan data yang dimiliki Luhut tersebut. Pasalnya, hasil beberapa lembaga survei menyebut masyarakat tidak menginginkan penundaan Pemilu 2024.

“Jika diperhadapkan dengan data di lapangan yang terekam oleh sejumlah survei nasional, jauh lebih banyak yang menolak wacana penundaan Pemilu. Jadi, sebaiknya Pak Luhut tak usah mengulang-ulang menyanyikan lagu lama yang sumbang,” ungkap dia.

Sebelumnya, dalam wawancara yang diunggah di sebuah akun Youtube, Luhut menyatakan memiliki data aspirasi rakyat Indonesia yang ingin Pemilu 2024 ditunda.

Menurut Luhut, masyarakat ingin kondisi sosial politik yang tenang serta perbaikan kondisi perekonomian nasional.

“Kita kan punya big data, dari big data itu 110 juta itu macam-macam dari Facebook dan segala macam, karena orang main Twitter kira-kira 110 juta,” kata Luhut.

Penulis: Jessica C. Ivanny
Editor: Bagas R.