
JAKARTA, PRANUSA.ID – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, akhirnya buka suara untuk mengklarifikasi polemik pengadaan armada motor listrik bagi operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan ini ramai disorot oleh publik.
“Ya motor listrik kan sudah ada dalam perencanaan 2025, masuk dalam anggaran 2025, realisasinya dari target 24.400 itu hanya bisa kita realisasikan 21.800-an dan sudah masuk ke dalam anggaran 2025,” ujar Dadan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Pejabat tinggi negara tersebut turut membantah isu liar terkait pembengkakan harga hingga Rp58 juta per unit dengan menegaskan bahwa nilai beli kendaraan roda dua itu justru jauh lebih rendah daripada patokan harga di pasaran.
“Harga pasaran Rp52 juta tetapi kita beli kalau enggak salah Rp42 juta di bawah harga pasaran,” ucap Dadan.
Ia membeberkan bahwa armada baru itu akan memegang peranan krusial dalam menunjang mobilitas para petugas satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) saat menyisir kawasan dengan medan geografis yang ekstrem.
“Iya akan kita distribusikan nanti untuk operasional seluruh orang yang ada di SPPG terutama untuk di daerah-daerah yang sulit,” kata Dadan.
Kendaraan roda dua dinilai menjadi satu-satunya solusi logistik yang paling masuk akal untuk menembus titik-titik pelosok pedesaan yang tidak mungkin dilalui oleh mobil operasional biasa.
“Ya program ini kan menjangkau daerah-daerah yang nanti akan sangat sulit, menjangkau desa-desa, daerah-daerah yang hanya bisa dengan motor, itu untuk menunjang operasional,” ujarnya.
Meskipun kebijakan pengadaan logistik ini sempat memanen kritik pedas, pihak BGN memastikan tidak akan ada usulan penambahan kuota pembelian unit motor listrik pada rancangan anggaran tahun berikutnya.
“Untuk sementara kita cukupkan dulu sekian karena ini kan anggaran 2025 ya, 2026 tidak ada perencanaan lagi untuk pembelian motor listrik,” ucap Dadan.
Laporan: Christian | Editor: Arya