Luhut: OTT KPK Tidak Bagus untuk Negeri Ini
PRANUSA.ID– Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan kembali mengemukakan pendapatnya soal operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Menurut Luhut, OTT bukan upaya yang baik untuk melawan korupsi.
“OTT, OTT itu tidak bagus sebenarnya buat negeri ini. Jelek banget, gitu. Tapi kalau digitalize siapa yang mau melawan kita,” kata Luhut di Jakarta, Selasa, 20 Desember 2022.
Menurut dia, digitalisasi akan membuat celah korupsi semakin tertutup. “Kalau sudah masuk. Itu uangnya di situ, sudah berapa ribu triliun, apa yang mau dikorupsi lagi,” ujarnya dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024 di Jakarta.
Luhut tak menampik siapa pun pihak yang melakukan aksi rasuah akan terdeteksi. Namun, dia mendorong penerapan pencegahan oleh KPK bisa lebih maksimal di berbagai sektor. Luhut juga meminta KPK tak sedikit-sedikit melakukan penangkapan.
Jika digitalisasi di Indonesia berjalan dengan baik, praktik-praktik rasuhan bakal bisa dicegah. “Ya kalau hidup-hidup sedikit boleh. Kita mau bersih-bersih amat di surga saja kau. Jadi KPK jangan pula sedikit-sedikit tangkap, ya lihat-lihatlah. Tapi kalau digitalisasi ini sudah jalan tidak akan bisa main-main,” katanya.
Ini bukan pertama kalinya Luhut menyinggung soal OTT KPK. Tahun lalu, 13 April, Luhut mengemukakan pendapat serupa. Dia bilang OTT KPK acap tak membuat orang jera. Meski lembaga anti-rasuah gencar melakukan penindakan, angka korupsi di Indonesia masih tetap tinggi.
“Maaf kalau saya bicara terbuka. OTT pun buahnya tidak buat orang jadi kapok. Tidak juga,” kata Luhut dalam acara serupa, tahun lalu.
Luhut menyatakan, upaya yang paling tepat untuk menekan angka korupsi adalah melakukan pencegahan. Ia mengaku telah rutin berkomunikasi dengan pimpinan KPK untuk mengantisipasi peluang-peluang terjadinya tindakan penyelewengan di berbagai proyek negara.
Luhut mengatakan Kemenko Marves telah melakukan digitalisasi di berbagai sektor esensial, seperti pelabuhan, industri ekstraktif, dan tata-kelola minerba, serta pengadaan barang dan jasa. Dengan digitalisasi, ia mengklaim permasalahan pelabuhan berhasil dibenahi di 14 pelabuhan utama sepanjang 2021-2022.
Masalah itu misalnya duplikasi dan repetisi proses layanan, layanan yang belum terdigitalisasi, ketidakpastian waktu layanan, dan ketidakpastian biaya. Menurut dia, performa pelabuhan Indonesia bahkan telah masuk 20 besar terbaik di dunia berdasarkan penilaian United Nations Conference On Trade and Development.
Selain pelabuhan, ada pula aplikasi SIMBARA, yang awalnya khusus digunakan untuk pembenahan tata kelola batu bara. Namun, sistem ini akan dijadikan sebagai back-end system yang mengintegrasikan data komoditas minerba di hulu. Penerapan SIMBARA akan berlangsung pada 2023.
Ihwal pengadaan barang dan jasa, Luhut mengatakan pemerintah telah menerapkan e-catalogue. Di sana tersedia 2,3 juta item produk untuk dibelanjakan kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.
“Tahun ini kami menargetkan Rp 400 triliun produk dalam negeri harus masuk dalam e-catalogue. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, jumlah tersebut sama dengan penyediaan dua juta lapangan kerja dan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebanyak 1,7 persen,” katanya.
“Kalau negeri kita ingin maju, kuncinya bukan di investasi, tapi dari penggunaan produk dalam negeri ini,” tutur Luhut, mengimbuhkan.
Laporan: Bagas R
Editor: Jessica C. Ivanny
