Manipulasi Hasil Audit BPK, Pejabat Pemkab Muara Enim Diminta Siapkan Imbalan Rp1,6 Miliar

JAKARTA, PRANUSA.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap dua kasus dugaan rasuah yang saling berkaitan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim dengan menetapkan Edison sebagai tersangka.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan pada hari Senin (8/6/2026) terkait pemberian uang dari pihak swasta kepada aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah setempat.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi Achmad Taufik Husein menjelaskan bahwa Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkab Muara Enim Abi Nurwardani mengadakan pertemuan dengan Marketing PT Millenium Solusi Abadi Cory Erin Hardi.

Cory memberikan uang senilai Rp500 juta kepada Abi agar perusahaannya terus dipilih sebagai pemenang dalam proyek pengadaan barang dan jasa milik pemerintah daerah.

Abi diduga menggunakan rekening pihak lain untuk menampung uang tersebut sebelum membagikannya kepada bupati sebesar lima persen, kepala dinas tiga persen, serta satu persen untuk bendahara.

Lembaga antirasuah tersebut kemudian menetapkan Edison, Abi Nurwardani, Adi Triyadi, serta Cory Erin Hardi sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi.

Tim penyidik selanjutnya mengembangkan perkara melalui penyelidikan tertutup pada hari Rabu (10/6/2026) dan kembali menetapkan Edison serta Cory sebagai tersangka bersama Fika, Augusz Dewanggara, dan Titin Rita Lestari.

Achmad menyebutkan bahwa Edison memerintahkan bawahannya untuk mengurus hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atas anggaran Pemkab Muara Enim tahun 2025.

“Berdasarkan pemeriksaan BPK, ditemukan hasil audit nilai melebihi batas materialitas di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan keuangan Pemkab Muara Enim”, kata Achmad dalam konferensi pers pada hari Kamis (11/6/2026).

Pertemuan negosiasi perubahan hasil audit tersebut berujung pada permintaan dana imbalan bernilai miliaran rupiah oleh tersangka Augusz.

“AGG kemudian menyampaikan kebutuhan fee untuk mengubah hasil audit sekitar Rp1,6 miliar atau diambil dari 1% pagu anggaran pekerjaan infrastruktur atau 2% pagu anggaran pengadaan dari Pemkab Muara Enim”, jelas Achmad.

Augusz diketahui berkoordinasi secara langsung dengan Titin Rita Lestari untuk mengatur hasil pemeriksaan proyek pengadaan papan tulis pintar di Dinas Pendidikan.

“Ini yang kemudian terjadi kerja sama antara AGG dan TTN untuk bagaimana kemudian ada permintaan dari pihak Pemkab Kabupaten Muara Enim untuk pengondisian temuan BPK terkait proyek pengadaan smart board di Dinas Pendidikan”, ujarnya.

Abi Nurwardani lantas menyiapkan dana operasional dari penerimaan Rp500 juta sebelumnya untuk dibagikan ke dalam dua klaster distribusi yakni Jakarta dan Sumatra Selatan.

Klaster Jakarta menerima dana Rp200 juta yang dibagi rata masing-masing sebesar Rp100 juta kepada Augusz dan Mulyono selaku perantara.

“Sementara sejumlah sekitar Rp300 juta diserahkan oleh ABN ke Sumatera Selatan, yang diantaranya untuk EDS”, ucap Achmad.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi turut menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp200 juta serta satu unit mobil jenis SUV dalam rangkaian operasi penggeledahan tersebut.

Laporan: Hendri | Editor: Arya