Muhadjir Sebut Ada Pejabat yang Coba Tutupi Bencana Kelaparan di Papua
PRANUSA.ID — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy tidak habis pikir bagaimana bisa masih ada pejabat yang mencoba menutup-nutupi bencana krisis pangan dan kelaparan yang melanda Kabupaten Puncak, Papua Tengah.
Meski tidak mengungkap siapa sosok pejabat yang dimaksud, namun ia menyayangkan tindakan pejabat tersebut di tengah situasi genting yang ada.
“Kelaparan sudah tahu rakyatnya lapar, pejabatnya masih minta supaya tidak diumumkan ‘jangan lapar, itu hanya diare,” kata Muhadjir di Suara Muhammadiyah Tower, Kota Yogyakarta, dikutip Pranusa.ID dari CNN Indonesia, Jumat (11/8).
“Ya diare karena lapar, gitu,” tepis Muhadjir terhadap dalih para pejabat tersebut.
Visum dokter secara medis, tuturnya, memang tidak pernah menyebut kematian seseorang akibat kelaparan. Namun, ia menerangkan, dalam kasus di Papua Tengah, penyebab kematian adalah dampak dari kelaparan.
Muhadjir mengungkapkan, diagnosis diare pemicu kematian adalah tanaman umbi-umbian membusuk yang dikonsumsi masyarakat imbas cuaca ekstrem penyebab kemunculan kabut es.
Tanaman busuk dan penuh bakteri berbahaya itu pada akhirnya tetap dikonsumsi karena tidak ada pilihan lain.
“Ya meninggal lah dia. Lha kenapa kok makan umbi-umbian yang sudah membusuk, karena enggak ada yang tidak busuk. Kalau ada yang tidak busuk, kok makan yang busuk, pasti aneh itu kan,” kata Muhadjir.
“Gitu kok dibilang krisis pangan, kelaparan, enggak boleh. Sampai Sekda-nya ta telepon ‘gimana sih kok sampeyan bisa punya pernyataan bahwa itu bukan karena kelaparan tapi karena diare?’ (dijawab) ‘ha disuruh e, Pak Menko’,” lanjut Muhadjir menirukan percakapan dengan pejabat tersebut.
Diberitakan sebelumnya, krisis kelaparan di Papua Tengah yang dipicu bencana kekeringan itu telah memakan korban jiwa, yakni sebanyak enam orang meninggal.
Pengamat pertanian dari Universitas Papua, Dr Mulyadi, mengatakan bahwa pemerintah perlu mengantisipasi lebih dini permasalahan kelaparan yang berulang, khususnya di daerah-daerah rawan kekeringan seperti di pegunungan Papua Tengah.
“Pemerintah itu selalu ujungnya yang diatasi. Artinya kelaparannya, peristiwanya. Kalau terjadi misalnya ada kematian, baru kita melakukan usaha mengatasi kematian itu, atau musibah itu,” ujar Mulyadi kepada BBC News Indonesia pada Selasa (1/8).
Menurutnya, karena pengiriman bantuan pangan oleh pemerintah tidak cukup menyelesaikan masalah tersebut, pemerintah perlu memikirkan solusi jangka panjang.
Maka katanya, pemerintah harus melakukan riset dan perkembangan inovasi di bidang pertanian agar petani di daerah Papua lebih diberdayakan. (*)
Penulis: Severinus THD
Editor: Jessica C. Ivanny
