
JAKARTA, PRANUSA.ID — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai memberikan klarifikasi atas pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai fenomena para pakar di ruang publik.
Pigai menegaskan bahwa kritik kepala negara tidak ditujukan kepada seluruh komunitas ilmuwan, melainkan kepada oknum akademisi yang merangkap peran partisan.
“Yang dimaksud oleh Bapak Presiden adalah kelompok-kelompok yang merangkap berbagai jabatan. Kelompok intelektual, pakar, tapi merangkap dirinya sebagai aktivis, dirinya sebagai buzzer, dirinya sebagai influencer,” kata Pigai saat konferensi pers di Jakarta, Selasa (22/9/2026).
Pigai menambahkan bahwa fenomena pengamat yang bertindak sebagai pendukung kelompok politik tertentu kerap dijumpai di media sosial.
Kondisi tersebut dinilai dapat menyesatkan publik jika tidak dibedakan secara jelas dengan pandangan ilmiah independen.
Mengutip literatur The Death of Expertise karya Tom Nichols, Pigai menyebut erosi otoritas kepakaran kini marak terjadi akibat dorongan kepentingan tertentu.
“Yang dikritik Presiden adalah pakar post-truth yang membungkam, membenamkan kebenaran,” ujar Pigai membeberkan konteks pernyataan presiden.
Pigai pun meminta publik dapat memilah posisi narasumber secara obyektif di tengah derasnya arus informasi.
“Jadi tolong dipahami, apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden itu tidak semua,” kata Pigai meluruskan persepsi publik.
Ia menjamin pemerintah tetap terbuka terhadap gagasan ilmiah dan menghormati masukan dari para ahli yang kredibel.
“Ilmuwan itu beda, Bapak Presiden memuji, menghormati ilmuwan. Yang menasihati Presiden itu adalah ilmuwan semua,” kata Pigai menutup penjelasannya.
Laporan: Severinus | Editor: Michael