Novel : Kalau Megawati Tidak Mau Dituduh PKI, Maka Harus Tegas Menolak Komunis

pranusa.id October 30, 2020

Foto Ketua Umum PDIP

PRANUSA.ID- Wakil Sekjen PA 212 Novel Bamukmin memberikan tanggapan terkait keluh kesah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang sering dituduh sebagai PKI.

Menurut Novel, jika tidak ingin dituduh PKI maka Megawati dan PDIP secara tegas harus menunjukkan penolakan terhadap paham komunisme.

“Mega kalau tidak mau dituduh PKI maka sikapnya harus tegas menolak PKI atau paham komunisme dalam partainya. Juga Megawati harus jelas pembelaannya terhadap Pancasila khusus pengamalan terhadap sila pertama,” kata Novel dilansir dari Tribunnews, Kamis (29/10/2020).

Selain itu, Megawati diminta juga meninggalkan rumusan Pancasila 1 Juni 1945.

“Juga harus membuang jauh-jauh rumusan Pancasila 1 juni 1945 yang malah dijadikan hari libur dan bebaskan ulama dari jerat kriminalisasi serta sikap tegas terhadap para penista agama,” ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, saat meresmikan kantor PDI-P secara daring, Rabu (28/10/2020) menyampaikan keluhannya karena hingga kini ia masih sering dituduh sebagai anggota PKI.

“Ini nanti kalian lihat kalau saya di-bully lawan, masa Presiden Kelima RI dibilang PKI terus,” kata Megawati.

 

(Kris/Pranusa)

Rekomendasi untuk Anda
Berita Lainnya
Surplus Dagang Tembus USD38,7 Miliar, Menkeu: Ekonomi RI Terjaga Kuat
JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa…
Perkuat Pembangunan Daerah, Ketapang Suntik Modal Bank Kalbar Rp7,5 Miliar
PONTIANAK – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ketapang kembali menunjukkan komitmen strategisnya…
Mempawah Raih Penghargaan Adiwiyata Provinsi Kalbar 2025
PONTIANAK – Pemerintah Kabupaten Mempawah kembali menorehkan prestasi di bidang…
Sita 4 Ton Sabu dan Gulung 42 Jaringan, BNN Berhasil Ungkap 746 Kasus Sepanjang 2025
JAKARTA – Badan Narkotika Nasional (BNN) menutup tahun 2025 dengan…
Respon Fasilitasi Gubernur, DPRD Ende Ingatkan Bahaya Perkada: Janji Politik Bupati Bisa Gagal
ENDE – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ende merespons…