Ombudsman Sebut Bandara Soetta Berpotensi Besar Jadi Cluster Covid-19
PRANUSA.ID — Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya Teguh P. Nugroho mendesak Tim Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk segera mengevalusi pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 yang mengatur tentang larangan mudik.
Menurutnya, realisasi peraturan tersebut masih lemah sehingga menjadi penyebab potensi pelanggaran. Evaluasi tersebut diminta segera setelah Ombudsman menggelar sidak selama dua hari pasca penumpukan penumpang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Sabtu (16/5/2020).
“Kami menemukan, ada potensi besar Bandara Soetta menjadi wahana cluster penyebaran Covid-19,” kata Teguh dilansir dari Tempo.co, Selasa (19/5/2020).
Berikut beberapa penemuan tim ketika menggelar sidak. Pertama, tidak ada validasi keabsahan dokumen perjalanan penumpang angkutan khusus. Hal ini lantaran petugas bandara tidak mampu melakukan pengecekan terhadap seluruh berkas penumpang.
Menurut sidak tersebut, hanya ada satu pos cek poin yang melayani penumpang untuk 13 penerbangan saat penumpukan penumpang terjadi pada 14 Mei 2020.
“Jadi, dengan situasi ini bisa dipastikan, tidak ada proses check and re-check oleh petugas di lapangan terhadap keabsahan dokumen tersebut,” jelas dia.
Kedua, beberapa penumpang yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (dokumen tidak lengkap) ditemukan tetap berhasil berangkat. Hal ini berarti tidak ada pengawasan yang ketat terhadap tahap pengecekan kelengkapan dokumen penumpang.
Tak hanya itu, Ombudsman juga menemukan tidak adanya proses sterilisasi kawasan pemeriksaan sehingga banyak pihak yang tidak berkepentingan, seperti orang yang diduga calo justru meloloskan calon penumpang.
“Ombudsman menemukan pihak-pihak tersebut juga menawarkan jasa bantuan di Drop Zone Area. Mereka menawarkan jasa membantu penumpang untuk berangkat atau jika pesawat telah memenuhi batas kuota,” ujarnya. (Cornelia/Pranusa)
