
JAKARTA, PRANUSA.ID – Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia Bestari Barus saat memberikan keterangan kepada wartawan pada Sabtu (25/4/2026) mengingatkan jajaran legislator agar tidak mematok angka ambang batas parlemen yang terlampau tinggi demi mencegah hilangnya suara masyarakat secara sia-sia.
“Rakyat dulu banyak dikecewakan dengan tingginya ambang batas itu yang mengakibatkan calon yang mereka pilih, yang sudah berkarya di wilayah mereka tidak dapat kemudian melenggang ke Senayan dikarenakan alasan tidak terpenuhinya threshold secara skala nasional dari satu partai tertentu,” ujar Bestari.
Berangkat dari pengalaman organisasinya yang sempat terjegal instrumen politik tersebut pada pemilu sebelumnya, ia mendesak agar proses revisi regulasi di tingkat parlemen saat ini benar-benar berpihak pada asas keterwakilan warga.
“Jadi kita berharap bahwa pembahasan kali ini itu bukan untuk hal yang kemudian nanti hasil akhirnya adalah mengecewakan kembali rakyat, kan begitu,” katanya.
Merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden, tokoh politik tersebut menyarankan agar ambang batas parlemen turut ditekan hingga menyentuh angka nol persen agar proses demokrasi berjalan transparan tanpa hambatan regulasi.
“Tentu ini baik bagi demokrasi kita tapi bagi kepentingan-kepentingan lain mungkin itu tidak baik gitu ya, atau kurang baik gitu ya, nah, maka pintu demokrasi ini jangan diganjal, ini hak akhir daripada rakyat, hak lepas secara mandiri kemudian ini pun diambil dengan memberikan angka-angka yang tinggi pada threshold itu, tentu rakyat ini akan menjadi kembali tersakiti dan saya yakin rakyat akan mewaspadai hal-hal seperti ini gitu,” tegasnya.
Kendati organisasinya tidak merumuskan secara spesifik besaran angka ideal yang dikehendaki, ia memastikan akan terus mendorong elemen pemerintahan dan fraksi di DPR untuk mengevaluasi dampak destruktif dari sistem tersebut terhadap kedaulatan pemilih.
“Ya, posisi pada posisi yang akan menyesuaikan, namun PSI memberi gambaran ya masukan kepada partai-partai politik yang sedang membahas di DPR, pemerintah juga, bahwa sangat banyak yang tidak dapat diwakili, keterwakilan yang sudah terpenuhi dengan dipilih oleh rakyat itu dikarenakan alasan threshold partainya tidak dapat melenggang ke Senayan, kasihan masyarakatnya gitu,” pungkasnya.
Laporan: Christian | Editor: Michael