PDIP Jatim Tegaskan Tolak Wacana Pilkada Dipilih oleh DPRD

SURABAYA — Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur sekaligus Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Deni Wicaksono, kembali menegaskan sikap partainya yang tegas menolak wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah menjadi dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Menurut Deni, pemilihan langsung oleh rakyat merupakan salah satu pencapaian utama reformasi yang harus dipertahankan.

Deni menyampaikan bahwa perbedaan pandangan antarpartai merupakan bagian alami dari dinamika politik, tetapi PDI Perjuangan tetap berpegang pada prinsip bahwa sistem pemilihan langsung tidak boleh ditarik mundur.

Ia menilai pemilihan kepala daerah melalui DPRD justru akan mengurangi keterwakilan suara rakyat secara utuh.

“PDI Perjuangan tetap melihat bahwa ini salah satu amanat reformasi untuk kemudian demokrasi langsung itu harus tetap dijaga,” tegas Deni saat memberikan keterangan, Selasa (30/12/2025).

Menanggapi salah satu alasan yang sering dikemukakan pendukung pilkada tidak langsung, yakni tingginya biaya penyelenggaraan pilkada, Deni menilai persoalan tersebut seharusnya diatasi melalui perbaikan tata kelola dan teknis penyelenggaraan, bukan dengan mengubah sistem pemilihan.

Ia menekankan bahwa perbaikan administrasi dan mekanisme pemilu akan lebih efektif daripada menghapus hak rakyat untuk memilih langsung pemimpin mereka.

“Terkait dengan biaya yang mahal, itu tidak kemudian merubah sistemnya, tapi penyelenggaraannya dan teknisnya yang diatur,” ujar Deni dalam penjelasannya.

Lebih jauh, Deni juga menunjukkan kekhawatirannya terhadap keterwakilan aspirasi publik apabila pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD.

Ia berpendapat suara puluhan ribu pemilih tidak bisa diwakilkan hanya oleh satu orang anggota dewan dalam menentukan sosok pemimpin lokal mereka.

PDI Perjuangan Jawa Timur tetap menghargai dinamika dalam wacana politik, namun pihaknya berkomitmen mempertahankan hak pemilihan langsung sebagai bagian dari prinsip demokrasi yang telah berjalan sejak era reformasi.

Sikap ini ia yakin mencerminkan keinginan masyarakat yang masih berharap sistem langsung tetap menjadi mekanisme dalam pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota di masa mendatang.

Laporan: Severinus | Editor: Rivaldy