PDIP Tegaskan Peran Penyeimbang demi Jalankan Fungsi Kontrol terhadap Pemerintahan

JAKARTA, PRANUSA.ID – Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Deddy Yevri Sitorus menegaskan bahwa posisi partainya sebagai penyeimbang dilakukan melalui fungsi kontrol silang terhadap pemerintah.

Hal tersebut disampaikan oleh Deddy untuk menanggapi kritikan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji yang sempat mempertanyakan posisi PDIP di luar pemerintahan.

“Terkait pertanyaan apa yang perlu diseimbangkan, saya kira jawabannya cukup jelas, yaitu fungsi checks and balances oleh DPR terhadap pengelolaan kekuasaan dan pemerintahan”, jelas Deddy dalam keterangan tertulisnya pada hari Minggu (21/6/2026).

Ia memandang bahwa dominasi partai politik pendukung pemerintah di kursi parlemen berpotensi melemahkan daya kritis legislatif terhadap pihak eksekutif.

“Dalam kondisi mayoritas kursi dikuasai oleh partai-partai yang juga duduk di kabinet, sulit membayangkan fraksi-fraksi tersebut mau, mampu, dan berani menyampaikan kritik atas penyimpangan”, ungkapnya.

Deddy kemudian mendefinisikan peran penyeimbang sebagai sebuah kemerdekaan untuk mendukung kebijakan baik sekaligus menyampaikan kritik demi perbaikan bangsa.

“Yang dimaksud dengan penyeimbang adalah kebebasan untuk mendukung kebijakan yang baik, tetapi pada saat bersamaan memiliki kemauan dan kemandirian untuk menyampaikan kritik, masukan, perbaikan, dan bahkan pandangan yang berbeda”, paparnya.

Ia mengingatkan bahwa ketiadaan fungsi pengawasan di dalam parlemen dapat memicu perpindahan gelombang protes ke jalanan dalam bentuk demonstrasi massa.

“Coba cek, apakah partai-partai yang memiliki menteri di kabinet berani menyampaikan kritik terhadap menteri mereka atau pemerintahan secara umum?”, tanya Deddy menantang partai koalisi.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengaku enggan ambil pusing terkait manuver politik PDIP yang lebih memilih status sebagai penyeimbang daripada menjadi oposisi penuh.

“Yang jelas sampai sekarang PDIP tidak masuk di pemerintahan, kalau praktik penyeimbang itu soal lain”, kata Sarmuji kepada awak media pada hari Jumat (19/6/2026).

Ia bahkan sempat melontarkan pertanyaan bernada sindiran mengenai hal apa yang sebenarnya ingin diseimbangkan oleh partai berlambang banteng tersebut.

“Selama ini entah apa yang diseimbangkan? Nanti rakyat yang menilai”, tutur Sarmuji.

Menurutnya, masyarakat maupun pengamat politik seharusnya sudah bisa membaca arah sikap PDIP tanpa perlu memaksa meminta penjelasan yang terlampau lugas.

“Istilah penyeimbang saja sebenarnya sudah bisa dibaca bagi yang mau membaca, tidak perlu memaksa supaya jelas”, pungkasnya.

Laporan: Hendri | Editor: Arya