Pertemuan PKS-Berkarya Hasilkan 5 Poin, Salah Satunya Tolak Segala Bentuk Politik Uang?

PRANUSA.ID — Ketua Umum Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto telah selesai menemui Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman. Pertemuan yang digelar pada Selasa (19/11/2019) itu memakan waktu sekitar satu jam di DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan.

Ketua Dewan Pertimbangan Partai Berkarya Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto, Ketua Dewan Kehormatan Tedjo Edhy Purdijatno, Sekjen Priyo Budi Santoso, Bendahara Umum Neneng Tuty, Wakil Ketua Umum Hasib Wahab dan Yayat Sudrajat turut hadir dalam pertemuan tersebut mendampingi Tommy Soeharto.

Sementara itu, Sohibul Iman didampingi oleh Ketua Majelis Syuro Salim Segaf Aljufri, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid dan Sekjen PKS Mustafa Kamal.

Konsensus singkat dan tertutup antara kedua partai tersebut menghasilkan lima kesepakatan dalam menyikapi beberapa isu nasional. Adapun tujuannya adalah untuk membangun kerja sama dengan cara memperkuat oposisi di luar pemerintah.

Kelima poin tersebut diungkapkan oleh Juru Bicara PKS Pipin Sopian. Pertama, berkomitmen untuk membangun demokrasi yang sehat dan bermartabat, sesuai amanat reformasi dalam bingkai Pancasila dan UUD NKRI 1945.

Kedua, menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI dari ancaman komunisme, separatisme, terorisme, radikalisme, dan berbagai ancaman terhadap pertahanan dan keamanan negara, bersama TNI, Polri, masyarakat sipil, serta seluruh komponen bangsa.

Poin yang ketiga adalah memperjuangkan keadilan bagi seluruh masyarakat dan menolak segala bentuk persekusi, kriminalisasi, serta stigmatisasi terhadap ulama, tokoh agama, dan aktivis.

Berikutnya adalah membangun kedaulatan dan kemandirian ekonomi nasional melalui penguatan UMKM, koperasi, ekonomi kreatif, ekonomi syariah, dan mendorong gerakan kewirausahaan nasional, khususnya bagi para generasi muda serta bersama-sama memperjuangkan kepentingan rakyat dan meringankan beban hidup mereka, di antaranya dengan menolak kenaikan iuran BPJS, tarif dasar listrik, harga BBM, dan lain sebagainya.

Poin yang terakhir adalah membuka ruang kerja sama dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia dengan memenangkan kompetisi Pilkada tahun 2020. Dengan cara bermartabat dan penuh keberkahan, menolak segala bentuk politik uang, ujaran kebencian, berita bohong, politisi SARA, segala bentuk kecurangan serta pelanggaran baik yang bersufat yuridis maupun etis, serta meminta kepada pemerintah dan aparat untuk menyelenggarakan pilkada yang jujur dan adil.

Menurut Sohibul, meskipun Partai Berkarya tidak memiliki representasi di DPR, namun kerja sama yang dijalin bersama Partai Berkarya tetap akan mampu memperkuat kekuatan oposisi atau partai-partai yang berada di luar pemerintahan.

Hal ini dikarenakan Partai Berkarya dinilai dapat menyuarakan kritik terhadap pemerintah, sehingga jalinan kerja sama tersebut dapat bermanfaat dari sisi pembentukan opini dan tekanan kepada pemerintah.

Penulis: Cornelia