Pimpinan MPR: Pilpres 2024, Pilih Pemimpin yang Paling Pancasilais

Penulis: Severinus THD
Editor: Jessica C. Ivanny

PRANUSA.ID — Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid mengingatkan masyarakat agar memilih pemimpin yang paling pancasilais pada Pilpres 2024 mendatang.

Hal itu disampaikannya dalam diskusi Empat Pilar dengan Tema “Memaknai Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara” di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (7/6/2023).

Awalnya, Jazilul menyampaikan makna Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa yang berasal dari nilai kehidupan di masyarakat sudah final.

Namun, makna Pancasila dalam implementasi dan praktik sehari-hari belum final karena menyesuaikan perkembangan zaman yang terus berubah.

Sebab, kata dia, makna terkait Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu sangat dinamis sehingga bergantung pada pemimpinnya dan orang-orang yang mengamalkannya.

“Pancasila bisa dimanfaatkan apa saja dan karena itulah founding father menempatkan Pancasila sebagai filosofi dan falsafah hidup bangsa yang memaknai semuanya,” kata dia.

“Makna terkait Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu sangat dinamis, tergantung pemimpinnya. Karena itu, pada Pemilu tahun 2024 pilihlah presiden yang Pancasilais,” ujarnya.

Jazilul menilai pemilihan Presiden dan Pilkada kerap kali hanya mementingkan soal elektabilitas. Di sisi lain, iman dan takwa hanya sekadar pemanis saja.

“Makanya kalau disebut carilah pemimpin yang Pancasilais, semua pasti ketawa. Padahal hal itu sesuatu yang menurut saya penting. Itu (Pancasilais) menjadi dasar bagi seorang pemimpin yang punya moral Pancasila, yang mempunyai integritas Pancasila,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan mengingatkan pentingnya masyarakat agar menyikapi Pemilu 2024 dengan persatuan dan kesatuan.

“Karena menurut saya, tahun 2024 ini akan menjadi sejarah tonggak bagi Indonesia, apakah akan lebih bagus atau kita akan seperti sekarang, mudah-mudahan tidak turun,” ujarnya.

Dalam menjunjung persatuan dan kesatuan, Syarief mengatakan siapa pun berhak menjadi calon pemimpin bangsa pada Pilpres 2024 karena pemilu merupakan proses demokrasi yang menaruh kesejahteraan rakyat sebagai tujuannya sepanjang tidak menyalahi Pancasila untuk membina persatuan, kesatuan, memenuhi persyaratan perundangan, dan menuju Indonesia yang lebih baik ke depannya.

“Untuk itu, saya memiliki satu prinsip bahwa untuk proses tahun 2024 siapa pun dia, sepanjang dia adalah warga negara, dia adalah saudara kita, nah itu yang patut untuk kita harus pahami bersama, inilah makna daripada persatuan dan kesatuan,” tuturnya.

Untuk itu, dia meminta agar pemerintah harus memfasilitasi Pilpres 2024 agar berjalan lancar, damai, jujur, dan adil.

“Siapa pun calon presidennya harus ‘welcome’ semua, jadi kalau berbeda capres yang enggak apa-apa itu adalah bagian daripada demokrasi, itulah bagian daripada pandangan hidup,” kata dia. (*)