Rektor UMY Tolak Arahan Badan Gizi Nasional Terkait Pembukaan Dapur Makan Gratis di Kampus

pranusa.id May 19, 2026

FOTO: Mobil MBG

YOGYAKARTA, PRANUSA.ID – Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Achmad Nurmandi secara tegas menyatakan penolakannya terhadap arahan Badan Gizi Nasional yang mendorong setiap kampus untuk memiliki minimal satu fasilitas dapur program Makan Bergizi Gratis atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.

Pernyataan sikap dari pimpinan perguruan tinggi tersebut disampaikan secara langsung kepada awak media saat ditemui di kawasan Ballroom Gedung UMY Student Dormitory pada hari Sabtu (16/5/2026).

Nurmandi berpandangan bahwa kewajiban untuk mengelola dapur program pemenuhan gizi nasional pada dasarnya bukanlah bagian dari tugas utama sebuah institusi pendidikan tinggi.

Ia menilai bahwa ranah universitas pada saat ini seharusnya dibiarkan untuk memusatkan seluruh fokusnya pada urusan penyelenggaraan fungsi pendidikan akademik mahasiswa.

“Menolak, nggak mau saya,” kata Achmad Nurmandi.

Keterlibatan pihak kampus di dalam skema pengelolaan operasional dapur pemenuhan gizi tersebut justru dikhawatirkan hanya akan menambah beban kerja jajaran sivitas akademika di lapangan.

“Ngapain lah kita ngurus-ngurus MBG, bukan urusan kita itu, nambah-nambah kerjaan,” ujarnya.

Meskipun menolak keterlibatan secara teknis, ia menggarisbawahi bahwa penolakan tersebut sama sekali tidak bermakna bahwa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menentang program unggulan yang saat ini tengah digencarkan oleh pemerintah pusat.

Pihak universitas memastikan tetap memberikan dukungan penuh terhadap berbagai upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat luas asalkan kewenangan pengelolaannya tidak dibebankan kepada perguruan tinggi.

“Kami tidak menyalahkan MBG, kami tidak ada niat lah merusak MBG, karena pusing lah, ngurus kampus aja pusing kok ngurus MBG,” tuturnya.

Sikap keengganan untuk terlibat secara langsung tersebut tetap dipertahankan oleh pihak rektorat meskipun secara infrastruktur institusi pendidikan ini dinilai memiliki fasilitas yang cukup memadai guna mendukung operasional program tersebut.

“Ya walaupun kita punya fasilitas, ya kami menganggap itu bukan bidang, bukan urusannya kampus lah,” tandasnya.

Laporan: Severinus | Editor: Arya

d5d9ce62-e163-481c-9d70-fed5c6a18bfb
f9874c50-6a04-4828-8466-e86c279d0462
466ab043-60be-4d82-9a97-1592154ed54f
Berita Lainnya
Rasmidi: Berita Kalbar Jangan Hanya Muncul di Nasional Saat Ada Kejadian Luar Biasa
PONTIANAK, PRANUSA.ID — Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Barat (Kalbar),…
Kawal RUU Penyiaran, KPID Kalbar Dorong Aspirasi Media Masuk Pembahasan
PONTIANAK, PRANUSA.ID– Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran menjadi sorotan dalam Focus…
Jenguk Korban Keracunan MBG di Batang, Wapres Gibran Minta Investigasi Dibuka Transparan
BATANG, PRANUSA.ID — Wakil Presiden Gibran Rakabuming meminta proses investigasi…
PP PMKRI Desak Kepolisian Buka Penyelidikan Pidana Kasus Fasilitas Mewah Lapas Cibinong
JAKARTA, PRANUSA.ID — Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia…
Kejanggalan 13 Rumah di Lapas Cibinong: Pembangunan Tak Tercatat sebagai Aset Milik Negara
JAKARTA, PRANUSA.ID — Pembangunan 13 unit rumah di kawasan Lapas…