Rencana Refocusing Program MBG 2027, BGN Bakal Coret Siswa SMA dari Daftar Penerima

JAKARTA, PRANUSA.ID – Badan Gizi Nasional berencana menajamkan sasaran penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis demi meningkatkan efektivitas sekaligus menghemat anggaran pada tahun 2027.

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan bahwa langkah penyesuaian tersebut telah dibahas secara komprehensif bersama Kementerian Kesehatan dan sejumlah kementerian lainnya.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, dengan beberapa Kementerian yang lain”, ujar Arumsari seusai rapat tertutup bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta pada hari Senin (15/6/2026).

Hasil kajian Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa intervensi gizi paling efektif dilakukan sejak masa kehamilan hingga seribu hari pertama kehidupan anak.

“Lalu sampai dengan 2 tahun nanti ada intervensi gizi lalu sampai dengan usia selanjutnya, nah, bentuknya pemenuhan gizi”, kata Arumsari.

Pihaknya terus berupaya mendengarkan masukan dari para pakar kesehatan sebagai landasan utama dalam memfokuskan ulang target penerima manfaat.

BGN dalam skema penyesuaian tersebut mempertimbangkan untuk tidak lagi mendistribusikan makan bergizi kepada sebagian siswa sekolah menengah atas yang berasal dari keluarga mampu.

“Tujuannya kan bagaimana supaya indikator tujuan intervensi gizi ini tercapai, tapi penerima manfaatnya lebih fokus”, ungkapnya.

“Misalnya lah contoh gampang, untuk SMA ya mungkin tidak perlu diberikan lagi MBG, apalagi SMA-SMA yang mungkin yang uang sakunya anak-anaknya sudah Rp100.000, Rp200.000 gitu ya, yang kelas atas itu tidak perlu lagi”, urai Arumsari.

Penerapan skema baru ini diproyeksikan dapat mengurangi jumlah penerima bantuan hingga mencapai delapan juta orang.

Kendati demikian, langkah pemangkasan sasaran tersebut diklaim sama sekali tidak akan mengurangi tujuan utama pemerintah dalam mendongkrak status gizi masyarakat.

“Nah, itu yang kami exercise, tapi kami tidak menghilangkan esensi dari intervensi gizi yang dilakukan oleh pemerintah, jadi refocusing diperlukan supaya lebih tepat sasaran”, paparnya.

Daftar penerima manfaat program tersebut saat ini masih meliputi siswa sekolah, santri, ibu hamil, ibu menyusui, balita, hingga kelompok lanjut usia.

Kementerian Keuangan bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sejauh ini telah menetapkan pagu indikatif sebesar Rp270,2 triliun untuk pelaksanaan program pada tahun 2027.

“Menurut surat dari Kementerian Keuangan dan Bappenas, untuk 2027 sebenarnya kami mendapat pagu indikatif Rp270,2 triliun untuk penerima manfaat 81,5 juta”, ujar Arumsari.

“Namun, tadi ketika kami sampaikan bahwa pada 2026 dari Juli sampai akhir 2026 kami akan terus melakukan langkah perbaikan”, tutupnya.

Laporan: Judirho | Editor: Michael