Setahun Kabinet Prabowo-Gibran, Pemberantasan Korupsi Dinilai Jadi Kunci Stabilitas Ekonomi
JAKARTA – Capaian positif di bidang ekonomi dan peningkatan kesejahteraan sosial selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai memiliki korelasi langsung dengan keseriusan dalam pemberantasan korupsi.
Pengamat masalah sosial dan kemasyarakatan, Dr. H. Serian Wijatno, menyatakan bahwa pemberantasan korupsi yang masif telah berhasil menyelamatkan anggaran negara dan memperbaiki iklim layanan publik.
“Ini menunjukkan langkah yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena berkurangnya korupsi memiliki korelasi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Serian di Jakarta dilansir dari RRI, Selasa (21/10/2025).
Menurut Serian, yang juga Ketua Dewan Pakar Forum Masyarakat Indonesia Emas, pemberantasan korupsi yang didukung Kejaksaan Agung dan aparat penegak hukum lainnya merupakan investasi jangka panjang untuk mengembalikan hak-hak rakyat.
“Kita tahu selama bertahun-tahun, praktik korupsi telah menyebabkan kebocoran besar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sehingga mengalihkan dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik. Nah, ketika dana-dana ini berhasil diselamatkan atau dikembalikan melalui upaya penegakan hukum,” ujarnya.
Keberhasilan penyelamatan anggaran ini, lanjutnya, tercermin dalam sejumlah capaian ekonomi yang prestisius. Ia merujuk pada data inflasi yang terjaga rendah di angka 2,65% (yoy) dan defisit APBN yang ditekan hingga 1,56% dari PDB, salah satu yang terendah di antara negara G20.
“Sementara indikator kesejahteraan masyarakat menunjukkan perbaikan, dengan tingkat pengangguran turun menjadi 4,76% pada Februari 2025 (terendah sejak krisis 1998) dan angka kemiskinan turun menjadi 8,47% pada Maret 2025 (capaian terendah sepanjang sejarah). Sektor manufaktur juga mencatat pertumbuhan 4,94%,” ujarnya.
Serian, yang juga menjabat Ketua Umum PITI, menambahkan bahwa dampak pemberantasan korupsi tidak hanya soal penyelamatan uang negara, tetapi juga perbaikan sistem layanan publik.
“Praktik suap dan pungli (pungutan liar) telah lama menjadi penghambat bagi masyarakat untuk mengakses layanan seperti pendidikan, kesehatan, dan perizinan. Ini sangat berbahaya bagi pembangunan nasional,” ujar Serian.
Dengan membasmi praktik tersebut, birokrasi menjadi lebih efisien dan transparan. “Masyarakat tidak perlu lagi mengeluarkan biaya tambahan karena pungli atau melalui prosedur yang rumit untuk mendapatkan hak-hak mereka,” katanya.
Oleh karena itu, ia sangat mengapresiasi kinerja aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Agung, yang berhasil mengembalikan keuangan negara hingga belasan triliun rupiah dalam satu tahun terakhir.
Capaian-capaian ini, menurut Serian, menjadi modal sosial yang kuat, seperti yang tercermin dari survei Poltracking Indonesia pada Oktober 2025 yang mencatat kepuasan publik mencapai 78,1%. Ia pun optimis pemerintah mampu mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 melalui program Asta Cita yang telah mulai dijalankan.
Laporan: Marianus | Editor: Arya
