Kasus Hogi Minaya, Anggota DPR: Kalau Saya Kapolda, Sudah Saya Pecat Kapolresta Sleman

pranusa.id January 29, 2026

FOTO: Kapolresta Sleman, Edy Setyanto yang dicecar anggota Komisi III DPR soal kasus suami lawan penjambret berujung tersangka. (Dok. PVR Parlemen)

JAKARTA – Kapolresta Sleman, Kombes Pol. Edy Setyanto, menjadi sasaran kritik pedas anggota Komisi III DPR RI, Safaruddin, dalam rapat dengar pendapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/1/2026).

Kemarahan legislator tersebut dipicu oleh jawaban Kapolresta yang dinilai tidak menguasai substansi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru terkait penanganan kasus Hogi Minaya.

Safaruddin bahkan melontarkan pernyataan keras bahwa dirinya akan memberhentikan Edy jika ia masih menjabat sebagai Kapolda, mengingat pangkat Kombes seharusnya sudah sangat memahami hukum.

“Kalau saya Kapolda kamu, masih Kapolda, Anda tidak bakalan sampai ke Komisi III dan saya sudah berhentikan Anda,” tegas Safaruddin dengan nada tinggi.

Momen ketegangan bermula saat Safaruddin menguji pemahaman Edy mengenai Pasal 34 KUHP baru (UU Nomor 1 Tahun 2023) yang mengatur tentang pembelaan terpaksa, yang relevan dengan kasus Hogi.

Namun, ketika ditanya substansi pasal tersebut, Kapolresta Sleman justru memberikan jawaban yang tidak nyambung dengan mengaitkannya ke restorative justice.

“Bukan! Pasal 34 KUHP. Anda itu datang ke sini tentang masalah pasal-pasal tapi Anda tidak bawa KUHP. Kalau enggak saya pinjamkan, saya bawa ini,” sindir Safaruddin.

Safaruddin menjelaskan bahwa Pasal 34 KUHP secara tegas melindungi seseorang dari pidana apabila melakukan pembelaan diri atau harta benda dari serangan, seperti yang dilakukan Hogi saat mengejar penjambret istrinya.

Ia menyayangkan aparat kepolisian yang terkesan gagap terhadap aturan baru, sehingga sempat menetapkan korban kejahatan sebagai tersangka.

Sebagai informasi, kasus Hogi Minaya sendiri kini telah menempuh jalur damai melalui mekanisme keadilan restoratif setelah difasilitasi oleh Kejaksaan Negeri Sleman pada Senin (26/1/2026).

Laporan: Judirho | Editor: Kristoforus

d5d9ce62-e163-481c-9d70-fed5c6a18bfb
f9874c50-6a04-4828-8466-e86c279d0462
466ab043-60be-4d82-9a97-1592154ed54f
Berita Lainnya
Rasmidi: Berita Kalbar Jangan Hanya Muncul di Nasional Saat Ada Kejadian Luar Biasa
PONTIANAK, PRANUSA.ID — Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Barat (Kalbar),…
Kawal RUU Penyiaran, KPID Kalbar Dorong Aspirasi Media Masuk Pembahasan
PONTIANAK, PRANUSA.ID– Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran menjadi sorotan dalam Focus…
Jenguk Korban Keracunan MBG di Batang, Wapres Gibran Minta Investigasi Dibuka Transparan
BATANG, PRANUSA.ID — Wakil Presiden Gibran Rakabuming meminta proses investigasi…
PP PMKRI Desak Kepolisian Buka Penyelidikan Pidana Kasus Fasilitas Mewah Lapas Cibinong
JAKARTA, PRANUSA.ID — Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia…
Kejanggalan 13 Rumah di Lapas Cibinong: Pembangunan Tak Tercatat sebagai Aset Milik Negara
JAKARTA, PRANUSA.ID — Pembangunan 13 unit rumah di kawasan Lapas…