Soal Jalan Rusak di Daerah, Menkeu: Jadi Pembelajaran soal Kualitas Belanja Pemda
Laporan: Maria I.N. | Editor: Bagas R.
PRANUSA.ID– Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali mendatangi daerah yang memiliki jalan rusak. Pada hari Selasa, 16 Mei 2023, ia menyusuri ruas jalan Kota Jambi hingga Desa Sungai Gelam di kabupaten Muaro, Jambi.
Dalam keterangannya di Jalan Akses Sungai Gelam, Jokowi menyampaikan bahwa pemerintah akan mengambil alih sejumlah perbaikan jalan provinsi dan jalan kabupaten di Provinsi Jambi.
“Yang tadi (Jalan Desa Tangkit-Desa Sungai Gelam) itu jalan kabupaten, yang ini (Simpang Ahok-Simpang Bumi Perkemahan Sungai Gelam) jalan provinsi. Ini juga akan diambil alih oleh pusat dan segera juga dikerjakan. Karena kalau enggak, yang namanya jalan logistik itu sangat penting sekali, yang namanya jalan produksi itu sangat penting sekali sehingga itu yang didahulukan, apalagi rusak parah, harus segera dikerjakan,” ucapnya.
Sebelumnya, Jokowi juga sudah meninjau jalan-jalan rusak di Provinsi Lampung. Ia juga berkomitmen untuk mengucurkan anggaran guna memperbaiki jalan provinsi rusak yang ada di Lampung.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, sidak yang dilakukan Jokowi untuk meninjau kondisi infrastruktur di daerah harus menjadi pembelajaran. Ini sebagai bentuk dari evaluasi terkait kualitas pembangunan infrastruktur di daerah yang mendapat kucuran dana dari pemerintah pusat.
“Dengan Pak Presiden sekarang turun sendiri (mengecek) kualitas jalan raya di berbagai belahan (wilayah) ini banyak pembelajaran buat kita,” kata Sri Mulyani di Aula Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (17/5).
Banyaknya jalan rusak tersebut membuat Presiden memutuskan mengambil alih proyek pembangunan infrastruktur. Bahkan, Jokowi mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah dan menyiapkan Rp32,7 triliun untuk melakukan perbaikan jalan-jalan yang rusak.
“Pak Presiden sendiri melihat sendiri lihat jalan-jalan rusak bahkan mengeluarkan inpres jalan,” kata dia.
Sri Mulyani mengatakan lahirnya Inpres tersebut harus menjadi pembelajaran bagi setiap daerah dalam penggunaan anggaran. Pemda tak hanya mengatur penggunaan anggaran saja tetapi memastikan juga kualitas dari belanja daerah.
“Ini harus jadi pembelajaran bagaimana kualitas belanja kita untuk pembangunan perlu ditingkatkan. Kami siap siaga dengan Pemda untuk mengoptimalkan amanat rakyat untuk mengoptimalkan anggaran lebih baik,” pungkasnya.
