Soroti Kasus Keracunan, PKB Minta Pemda Dilibatkan Awasi Dapur Makan Bergizi Gratis
MALANG – Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hasanuddin Wahid, mendesak agar kualitas bahan baku dan proses memasak dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) diperketat untuk mencegah terulangnya kasus keracunan di kalangan pelajar. Ia secara khusus menyoroti pentingnya peran aktif pemerintah daerah (pemda) dalam pengawasan di lapangan.
Menurut Hasanuddin, keselamatan anak-anak harus menjadi prioritas utama bagi setiap pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program MBG.
“Pertama kualitas, mestinya teman-teman yang mengoperasionalkan dapur harus bersatu dan terpenting adalah keselamatan anak-anak. Karena itu harus menghadirkan makanan berkualitas, higienis, dan layak konsumsi,” kata Hasanuddin di Kota Malang, Sabtu.
Selain kualitas bahan baku, ia juga menyarankan agar pengelola memperhatikan waktu memasak dan distribusi. Menurutnya, proses produksi tidak boleh terlalu lama dari jadwal pengiriman agar makanan tetap dalam kondisi baik saat diterima siswa.
“Kalau dibagikan jam 8 pagi, masaknya jam 3 sampai jam 4 pagi masih bagus. Jadi, kira-kira satu jam sebelum dikonsumsi baru selesai dan dikirimkan,” ucapnya.
Hasanuddin juga mendorong agar Badan Gizi Nasional (BGN) lebih masif melibatkan pemerintah kabupaten/kota dan provinsi dalam proses pengawasan. Menurutnya, pemda memiliki peran strategis, salah satunya melalui kewenangan menerbitkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk setiap dapur yang beroperasi.
“Saya dengar setiap dapur harus ada Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang menerbitkan daerah, itu salah satu bentuk peran pemda,” katanya.
Ia menambahkan, PKB mengapresiasi langkah pemerintah pusat yang telah melakukan audit dan evaluasi sebagai respons atas kasus keracunan beberapa waktu lalu. Namun, pelibatan pemda dalam pengawasan diyakini akan membuat implementasi program menjadi lebih baik dan aman.
Laporan: Marianus | Editor: Arya
