Tanggapi Demo BEM UI, Kepala Staf Kepresidenan Minta Publik Sampaikan Kritik Tanpa Provokasi

JAKARTA, PRANUSA.ID – Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menyatakan bahwa pemerintah senantiasa memberikan kebebasan bagi publik untuk menyuarakan pandangan maupun kritik terkait kebijakan negara.

Purnawirawan militer tersebut mengingatkan agar setiap evaluasi disampaikan secara konstruktif dan tidak bergeser menjadi provokasi.

Respons ini diutarakan secara langsung oleh Dudung untuk menyikapi eskalasi aksi demonstrasi mahasiswa yang tengah berlangsung di wilayah ibu kota.

Ia memandang bahwa kebebasan mengkritik merupakan instrumen krusial dalam iklim demokrasi asalkan ditujukan untuk melakukan perbaikan tata kelola.

“Pemerintah selalu membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, termasuk kritik, kritik adalah napas demokrasi, namun harus bersifat membangun”, ujar Dudung melalui media sosial pada hari Jumat (12/6/2026).

Masyarakat diminta untuk lebih cermat dalam membedakan antara penyampaian kritik yang sah dengan tindakan provokatif berupa penyebaran fitnah maupun adu domba.

“Masyarakat jangan menyamakan kritik dengan tindakan provokatif seperti penyebaran fitnah, adu domba, atau narasi yang dapat memperkeruh suasana”, ingat Dudung.

Narasi negatif yang sengaja diembuskan demi memperkeruh situasi dinilai berisiko besar, menurutnya dapat merusak tali persaudaraan antarwarga negara.

“Hal tersebut justru berpotensi merusak persaudaraan dan mengancam keutuhan bangsa”, tambahnya.

Dudung lantas mengajak seluruh pihak untuk merefleksikan kembali sejarah panjang bangsa ini yang kerap diwarnai oleh berbagai konflik sosial hingga aksi pemberontakan.

Catatan kelam masa lalu tersebut seharusnya menjadi pengingat utama bahwa ikatan persatuan merupakan fondasi terpenting yang wajib dirawat oleh setiap elemen masyarakat.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini tengah berfokus pada upaya sistematis untuk mewujudkan negara yang jauh lebih kuat, adil, serta bermartabat.

Pencapaian visi besar Indonesia Emas 2045 mutlak membutuhkan jaminan stabilitas keamanan nasional yang didukung penuh oleh sinergi seluruh lapisan masyarakat.

Aksi unjuk rasa yang dimotori oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia bersama sejumlah aliansi lain diketahui membawa daftar tuntutan spesifik kepada pemerintah.

Para demonstran secara terbuka mendesak penghentian pemborosan anggaran negara, penurunan harga bahan pokok dan bahan bakar minyak, serta menuntut evaluasi terhadap beberapa program prioritas.

Dudung menaruh harapan besar agar setiap penyaluran aspirasi di lapangan dapat dieksekusi secara damai tanpa menanggalkan nilai-nilai persatuan nasional.

“Perbedaan pendapat adalah hal wajar dalam demokrasi, selama tidak mengarah pada perpecahan bangsa”, tegas Dudung.

Laporan: Severinus | Editor: Arya