Tegaskan Tolak Pilkada Lewat DPRD, Megawati: Reformasi Harus Dijaga!

JAKARTA – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, secara tegas menolak wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Dalam pidato penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP di Jakarta, Megawati menyebut gagasan tersebut sebagai langkah mundur yang mencederai semangat reformasi.

Menurut Presiden ke-5 Republik Indonesia ini, pemilihan langsung oleh rakyat merupakan hak konstitusional yang tidak boleh diamputasi atas nama alasan teknis apa pun.

“PDI Perjuangan menolak secara tegas setiap wacana pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui DPRD. Penolakan ini bukan sekadar sikap politik praktis. Ini adalah sikap ideologis, sikap konstitusional, dan sikap historis,” ujar Megawati di hadapan ribuan kader, Senin (12/1/2026).

Buah Perjuangan Berdarah Reformasi

Megawati mengingatkan bahwa sistem pemilihan langsung yang dinikmati saat ini bukanlah hadiah, melainkan hasil dari perjuangan panjang rakyat menumbangkan sentralisme kekuasaan Orde Baru. Mengembalikan pemilihan ke tangan segelintir elite di DPRD dinilai sama saja dengan mengkhianati sejarah.

“Mekanisme ini lahir dari perjuangan panjang rakyat untuk merebut kembali hak politiknya setelah puluhan tahun dikekang oleh sentralisme kekuasaan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Megawati menepis argumen yang kerap didengungkan para pendukung Pilkada via DPRD, seperti efisiensi anggaran atau stabilitas politik. Baginya, demokrasi tidak boleh direduksi sekadar hitung-hitungan untung rugi materi jika taruhannya adalah kedaulatan rakyat.

“Kita tidak akan membiarkan demokrasi dikerdilkan atas nama efisiensi, stabilitas, atau alasan-alasan teknokratis yang mengabaikan kedaulatan rakyat,” tegas Megawati.

Bantah Jaminan Demokrasi Lewat Perwakilan

Putri Proklamator Bung Karno ini juga menolak klaim bahwa sistem perwakilan dapat mengurangi biaya politik tinggi (high cost politics).

Sebaliknya, ia menilai Pilkada langsung justru membuka ruang partisipasi dan kontrol sosial yang lebih luas terhadap calon pemimpin, sesuatu yang sulit dicapai jika pemilihan dilakukan di ruang tertutup parlemen daerah.

“Karena itu, saya menegaskan agar Pilkada langsung tetap dipertahankan sebagai mekanisme yang demokratis, partisipatif, dan konstitusional,” katanya.

Megawati menegaskan bahwa PDIP akan menjadi garda terdepan untuk memastikan agenda reformasi tidak diputarbalikkan.

“Reformasi bukan untuk dibatalkan secara perlahan. Reformasi harus dijaga, diperkuat, dan disempurnakan. PDI Perjuangan akan berdiri di garis depan untuk menjaga hak rakyat memilih pemimpinnya sendiri,” pungkasnya.

Laporan: Marsianus | Editor: Rivaldy