
BANTUL – Jaringan Gusdurian Indonesia secara tegas menyatakan penolakan terhadap inisiatif internasional Board of Peace atau Dewan Perdamaian yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Kelompok masyarakat sipil ini menilai inisiatif tersebut sarat akan kepentingan politik Amerika Serikat dan sama sekali tidak berpihak pada upaya kemerdekaan Palestina yang sesungguhnya.
Direktur Jaringan Gusdurian Indonesia, Alissa Wahid, menyoroti bahwa Board of Peace yang diluncurkan di sela Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026 lalu, dirancang secara sepihak tanpa melibatkan bangsa Palestina.
Menurutnya, ketiadaan perwakilan Palestina dalam dewan tersebut membuktikan bahwa forum ini tidak mengakomodasi aspirasi pihak yang paling terdampak konflik.
“Rencana ini sama saja dengan pemulihan perdamaian semu tanpa kemerdekaan dan harga diri Palestina untuk menentukan nasib sendiri,” ujar Alissa dalam pernyataan tertulisnya, Minggu (2/2/2026).
Alissa juga mengkritik bahwa Board of Peace tidak memiliki mandat hukum internasional yang jelas dan justru berpotensi melemahkan peran lembaga resmi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Lebih lanjut, Jaringan Gusdurian menilai keterlibatan Indonesia dalam inisiatif ini bertentangan dengan amanat Pembukaan UUD 1945 yang mewajibkan penghapusan penjajahan di atas dunia.
Oleh karena itu, Gusdurian mendesak pemerintah untuk berhati-hati dan tidak terjebak dalam skema diplomasi yang dinilai hanya akan melanggengkan penderitaan rakyat Palestina tanpa memberikan kedaulatan yang nyata.
Laporan: Severinus | Editor: Arya