Tolak Tuntutan Mahasiswa, Kepala Bakom Qodari Tegaskan Program MBG Tetap Dilanjutkan

JAKARTA, PRANUSA.ID – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis tetap dilanjutkan meski menjadi salah satu tuntutan mahasiswa untuk dihentikan.

Menurutnya, program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut memiliki manfaat nyata bagi masyarakat khususnya dalam meningkatkan kesehatan serta menekan angka tengkes.

Qodari mengatakan bahwa pemerintah melalui Badan Gizi Nasional akan terus menjalankan program tersebut sambil melakukan evaluasi dan pembenahan tata kelola.

Langkah evaluasi komprehensif ini dinilai sangat krusial agar pelaksanaan program andalan pemerintah pusat tersebut dapat berjalan semakin efektif.

Ia menjelaskan bahwa setiap program pemerintah pasti menghadapi berbagai dinamika tantangan dalam tahap implementasi sehingga membutuhkan penyempurnaan secara berkala.

“Jadi begini, program apa pun pasti mengalami dinamika pada tataran implementasi atau operasionalisasi, dari satu gagasan menjadi sebuah program operasional itu perlu diturunkan”, kata Qodari pada hari Sabtu (13/6/2026).

“Pasti ada variasi dan pasti ada masalah, hanya orang mati yang tidak ada masalah, selama kita hidup pasti ada masalah”, lanjutnya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa berbagai kendala yang muncul bukan alasan yang tepat untuk menghentikan program yang manfaatnya telah dirasakan oleh masyarakat luas.

“Tetapi masalah itu bukan berarti membuat kita berhenti, bukan membuat kita mundur, kita evaluasi”, ujarnya.

Qodari mengungkapkan bahwa Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang telah mengambil langkah penataan dengan menghentikan sementara persiapan unit pelayanan gizi yang belum beroperasi.

Kebijakan pembekuan status unit tersebut dilakukan sebagai bagian dari evaluasi strategis pemerintah agar pelaksanaan program jauh lebih tepat sasaran.

“Pada hari ini yang belum operasional itu di-stop dulu, jadi semua yang statusnya persiapan, berapa persen pun, sejauh belum operasional di-stop dulu”, jelasnya.

Ia menegaskan bahwa kebijakan penghentian sementara tersebut sama sekali tidak berlaku bagi layanan pemenuhan gizi yang saat ini telah berjalan aktif.

“Kenapa jangan berhenti? Karena yang menerima manfaat ini nyata di lapangan, ada ibu hamil, emang hamilnya bisa berhenti?”, ujar Qodari merespons tuntutan mahasiswa.

“Ada ibu menyusui, emang bayinya disuruh berhenti menyusu? Emang balita disuruh berhenti makan? Anak sekolah emang nggak boleh makan lagi?”, tambahnya.

Menurutnya, inisiatif ini telah terbukti nyata dalam membantu pemenuhan kebutuhan dasar kelompok rentan yang kini dapat memperoleh asupan bergizi secara teratur.

Pemerintah juga tengah melakukan peninjauan menyeluruh terhadap operasionalisasi unit pelayanan mulai dari pendataan penerima manfaat hingga pelibatan vendor lokal.

“Nah yang operasional ini akan dievaluasi dari penerimanya, dievaluasi dari kondisi SPPG-nya, dievaluasi dari segi gizinya, dievaluasi dari segi tata kelola bagaimana melibatkan vendor lokal”, urainya.

Qodari menambahkan bahwa proses perombakan besar-besaran tersebut juga membuka ruang peluang untuk melakukan efisiensi anggaran negara.

Skema pembayaran kepada unit pelayanan gizi ke depannya akan disesuaikan secara proporsional berdasarkan jumlah riil penerima manfaat di lapangan.

Perubahan mekanisme tata letak anggaran tersebut diproyeksikan berpotensi menghemat pengeluaran kas negara hingga menyentuh angka Rp1 triliun pada setiap bulannya.

“Kalau dikembalikan mekanisme pembayarannya berdasarkan jumlah penerima manfaat per SPPG, angka Rp1 triliun ini bisa dihemat”, pungkasnya.

Laporan: Judirho | Editor: Michael