Yayasan PIKUL Kecewa Debat Keempat Pilpres Tidak Membahas Isu Kepulauan dan Pesisir
Laporan: Mariano Lejap | Editor: Bagas R.
PRANUSA.ID– Yayasan Penguatan Lingkar Belajar Komunitas Lokal (PIKUL) mengutarakan kekecewaannya terhadap 3 kandidat cawapres yang dalam debat keempat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 kemarin tidak menyinggung sedikitpun soal isu kepulauan dan pesisir.
“Tema debat yang diusung dalam debat keempat sama sekali luput dari isu pesisir dan pulau-pulau kecil. Hal ini jelas terlihat bahwa ketiga paslon tidak memprioritaskan isu pesisir dan pulau-pulau kecil dalam permasalahan lingkungan. Ketimpangan pengelolaan agraria jelas terlihat dari konsep yang dibangun oleh kandidat sangat bias darat. Padahal dampak dari perubahan iklim yang sedang terjadi, sangat nyata berdampak pada keberlanjutan ekologis, air dan ketahanan pangan,” kata advocacy manager Yayasan PIKUL, Dina Soro melalui keterangan resmi di Kupang, Selasa (23/01/2024).
Yayasan PIKUL sebelumnya sempat mempertanyakan komitmen ketiga cawapres terhadap model, praktik dan implementasi pembangunan wilayah dan keadilan iklim sesuai karakteristik ekoregion dan bioregion yang terdapat dan dimiliki oleh masing-masing wilayah kepulauan dan kawasan pesisir.
“Sayangnya, selain saling lempar sindiran, ketiga cawapres hanya berfokus pada isu lingkungan hidup, pangan, dan SDA di berciri daratan seperti isu pertanian, food estate, pupuk, maupun kepemilikan lahan tanpa mendiskusikan secara serius isu pesisir dan nelayan apalagi komitmen untuk mengimplementasikan model pembangunan berkeadilan iklim di wilayah pesisir,” singgung Dina.
Dina turut menyoroti pembicaraan pangan yang lebih dominan pada isu ketahanan pangan darat, itupun menurut Dina sarat eksploitasi, sangat sedikit menyebutkan ketahanan pangan laut dan wilayah pulau kecil.
Tidak ada yang menurutnya membicarakan kedaulatan dan ketahanan pangan yang beragam, dan tahan banting terhadap deraan perubahan iklim di pulau-pulau.
“Penyebutan bioregion sempat diangkat, namun kembali jatuh pada jebakan pertumbuhan dan eksploitasi,” imbuhnya.
Yayasan PIKUL juga mempertanyakan strategi dari ketiga cawapres dalam menjamin akses dan pemerataan pembangunan serta perlindungan hak kelompok rentan di wilayah kepulauan dan pesisir tanpa mengorbankan integritas sosial dan lingkungan.
Sayangnya, menurut Dina, visi-misi dan program kerja yang dipaparkan pada debat semalam hanya menempatkan pulau-pulau di Indonesia hanya sebagai lokasi potensi SDA yang bisa dieksploitasi.
Dina mencontohkan Sulawesi yang beberapa kali disebut dalam kaitannya dengan sumber nikel. Fak-Fak di Papua yang disebut akan dibangun pabrik pupuk dalam rangka mendekatkan pupuk dengan sumber pertanian. Food estate yang dibangun di Papua sendiri menyebabkan konflik sosial di tengah masyarakat. Pembangunan pupuk di Fak-Fak semata hanya untuk kepentingan investasi dan eksploitasi SDA.
“Pulau-pulau di Indonesia belum dilihat sebagai sebuah kesatuan ekologi antara antara alam dan manusia. Konsep hubungan antara manusia dan alam ini sebenarnya disinggung oleh salah satu cawapres. Sayangnya, dalam diskusi selanjutnya tidak terdengar strategi perlindungan kelompok rentan, selain penjabaran kenyataan-kenyataan pahit betapa sulitnya perlindungan tersebut,” terang Dina.
Terakhir, Dina memberi catatan soal banyaknya pulau di Indonesia, khususnya pulau-pulau kecil merupakan garis depan dari krisis iklim. Dampak perubahan iklim membayangi pulau-pulau menengah dan kecil. Beban perubahan iklim akan bertambah jika pulau-pulau di Indonesia terus dieksploitasi tanpa batas, dan menjadi wilayah-wilayah tak layak huni di masa depan.
“Pimpinan negara ke depan haruslah mampu mengatasi ancaman krisis iklim sambil terus mempertahankan daya dukung dan daya tampung di masa depan. Wilayah kepulauan dan pesisir tidak boleh lagi menjadi korban eksploitasi demi pertumbuhan ekonomi semata. Ketahanan dan keadilan iklim harus menjadi agenda utama agar pulau dan rakyatnya selamat kini dan di masa datang,” tandasnya.
