Yusril Mahendra Sebut UU Ciptaker Bertentangan dengan Cita – Cita Reformasi

PRANUSA.ID- Yusril Ihza Mahendra menyinggung soal UU Cipta Kerja yang dinilai oleh kalangan akademisi dan aktivis sosial dapat membuat kekuasaan Presiden semakin kuat. 

Hal itu dikarenakan UU ini akan mendelegasikan terlalu banyak aturan melalui Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden.

“Pendelegasian pengaturan yang begitu banyak, menimbulkan kekhawatiran para akademisi akan makin membesarnya kekuasaan Presiden yang potensial menabrak asas-asas demokrasi,” ujar pakar hukum tata negara ini dalam keterangannya, Rabu (4/10).

Yusril mengatakan, mekanisme yang seperti itu pada dasarnya bertentangan dengan cita-cita reformasi.

“Potensi seperti itu dianggap bertentangan dengan cita-cita Reformasi 22 tahun yang lalu,” ucapnya.

Sorotan lain untuk UU Cipta Kerja juga terjadi pada proses pembentukannya yang dinilai tidak transparan. Selain itu, Omnibus Law dianggap menabrak undang-undang lainnya.

“Sejumlah akademisi dan aktivis sosial juga mengkritik UU yang proses pembuatannya kurang transparan. Pembahasannya terkesan tergesa-gesa sehingga menabrak undang-undang lain,” kata Yusril.

(Kris/Pranusa)