Gelar Aksi Demonstrasi, Aliansi Reformasi Kalbar Sebut Program Nasional Belum Menjawab Persoalan Daerah

PONTIANAK, PRANUSA.ID – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Reformasi Kalbar menggelar aksi demonstrasi di kawasan Tugu Digulis Pontianak pada hari Kamis (18/6/2026).

Massa pengunjuk rasa menyuarakan kekecewaan mereka terhadap pemerintah pusat maupun daerah yang dinilai gagal menghadirkan kebijakan yang berpihak pada kebutuhan masyarakat Kalimantan Barat.

Koordinator Lapangan Aliansi Reformasi Kalbar Habib Iqbal mengatakan bahwa 16 tuntutan yang dibawa dalam aksi tersebut merupakan akumulasi keresahan masyarakat setempat.

Menurutnya, berbagai program berskala nasional yang dicanangkan oleh pemerintah justru dinilai memperburuk kondisi daerah yang hingga kini masih tertinggal dari sisi pembangunan.

Habib menyatakan bahwa peringkasan tuntutan ke dalam beberapa poin saja tidak akan cukup untuk mewakili keresahan seluruh masyarakat Kalimantan Barat.

“Hari ini Kalimantan Barat belum benar-benar merdeka karena kekayaan alamnya diambil, tetapi pembangunan lebih banyak dinikmati daerah lain”, tegasnya.

Salah satu tuntutan utama massa aksi adalah desakan penghentian sementara serta evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih.

Kedua program andalan pemerintah pusat tersebut dinilai belum mampu menjawab berbagai persoalan mendasar yang selama ini dihadapi oleh masyarakat Kalimantan Barat.

Habib menilai bahwa kewajiban pembentukan Koperasi Desa Merah Putih justru berdampak langsung pada berkurangnya porsi anggaran dana desa.

Pemotongan anggaran tersebut dikhawatirkan sangat berpotensi menghambat laju pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, hingga akses listrik di pelosok pedesaan.

Ia memaparkan bahwa seluruh desa di Kalimantan Barat sejatinya masih sangat membutuhkan kucuran dana segar untuk pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“Kalau anggaran dipangkas, pembangunan otomatis ikut terhambat”, tambah Habib.

Massa aksi dalam kesempatan yang sama turut menyoroti isu perluasan kewenangan aparat TNI dan Polri dalam sejumlah sektor kehidupan sipil masyarakat.

Keterlibatan aparat di sektor pertanian maupun pengelolaan dapur gizi dinilai tidak sejalan dengan prinsip demokrasi serta berpotensi mereduksi ruang partisipasi publik.

Aliansi Reformasi Kalbar turut menyuarakan desakan percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat.

Para mahasiswa juga menuntut pemerintah pusat untuk meningkatkan Dana Bagi Hasil bagi Kalimantan Barat hingga menyentuh angka 50 persen demi percepatan pembangunan infrastruktur daerah.

Tugu Digulis dipilih sebagai lokasi unjuk rasa karena titik tersebut memiliki nilai historis yang kuat sebagai simbol perjuangan para tokoh Kalimantan Barat di masa lampau.

Pihaknya mengaku kecewa lantaran berbagai aksi demonstrasi yang selama ini digelar di kantor pemerintahan daerah tidak pernah membuahkan tindak lanjut yang konkret.

Habib mengungkapkan bahwa pihaknya sudah berkali-kali menyampaikan aspirasi tersebut meskipun selalu dilempar sebagai kewenangan pemerintah pusat atau daerah.

“Sampai hari ini kami merasa tidak benar-benar didengar”, tukasnya.

Koordinator Wilayah BEM Seluruh Indonesia Kalimantan Barat Syayid Zaki secara terpisah menilai bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis belum layak diterapkan di wilayahnya.

Pemerintah dinilai harus terlebih dahulu memprioritaskan penyelesaian persoalan infrastruktur pendidikan dan akses transportasi yang hingga kini masih menjadi rintangan utama.

Syayid mencontohkan bahwa hingga saat ini masih banyak sekolah yang perlu dibangun beserta sarana prasarana infrastruktur penunjang yang belum memadai.

“Bagaimana program MBG bisa berjalan optimal kalau kondisi dasarnya saja belum siap”, tanyanya.

Ia turut menyoroti kondisi fiskal negara yang saat ini dinilai sedang menghadapi tekanan berat akibat tingginya tumpukan utang pemerintah.

Pelaksanaan program gizi dan koperasi desa menurutnya harus segera dihentikan sementara hingga kondisi keuangan negara maupun tingkat kesiapan daerah jauh lebih memadai.

“Jangan sampai program yang tujuannya baik justru menjadi beban baru bagi negara dan tidak menyelesaikan persoalan utama yang dihadapi masyarakat”, pungkasnya.

Laporan: Judirho | Editor: Arya