Sutarmidji Minta Para Politisi dan Pelaku Usaha Kerja Sesuai Aturan
Penulis: Marsianus N.Nggoi
Editor: Jessica C. Ivanny
PRANUSA.ID — Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji, memberikan materi dalam agenda Bedah Publik Peran APIP dan APH serta Masyarakat yang bertemakan “Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Tahun Politik” yang diselenggarakan oleh Rumah Milenial Kalbar di Hotel Aston Pontianak, Rabu (21/6/2023).
Dalam kesempatan ini, Sutarmidji mengapresiasi Rumah Milenial yang peduli terhadap masalah korupsi pada tahun politik. Hal ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi politisi maupun pengusaha untuk menaati aturan yang berlaku.
“Kalau penanganannya, saya rasa Kepolisian dan Kejaksaan pasti sudah punya pedoman. Ini untuk mengingatkan juga kepada kawan-kawan yang profesinya sebagai politisi, supaya betul-betul menjalankan tugas dengan aturan-aturan dan pelaku usaha juga menjalankan usahanya dengan aturan-aturan,” jelasnya.
Ia juga berharap untuk hal yang berkaitan dengan Kontraktor dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan bekerja sesuai dengan perjanjian kontrak yang telah ditetapkan.
“Kontraktor itu bekerja saja dengan kualitas yang benar, spesifikasinya juga harus benar. Konsultan Pengawas maupun Perencanaan buat saja sesuai aturan. Karena kita pelaksana, ini tetap patuh pada aturan-aturan,” ujar Sutarmidji.
Masih berkaitan dengan kontraktor, Sutarmidji mencontohkan jika ada kontraktor yang sudah mengeliminasi 20 persen dari 100% anggaran proyek, dipastikan proyek itu tidak berjalan dengan maksimal.
“Coba bayangkan misalnya di satu proyek itu kontraktor pemenangnya sudah buang misalnya 20 persen, pasti tak beres. 99,9 persen proyek itu tak beres, tak ada lagi alasan, akhirnya tengah jalan putus kontrak dan sebagainya. Salah satu contoh, ada kegiatan di 2-3 dinas, saya suruh hentikan, kemudian putus kontrak, mengarah pada kerugian, kita biarkan aparat penegak hukum menanganinya, yang bisa kita selesaikan, kita selesaikan,” ungkapnya. (*)
