Tepis Isu PHK Massal, Gubernur Ria Norsan Pastikan Nasib PPPK di Lingkungan Pemprov Kalbar Tetap Aman

PONTIANAK, PRANUSA.ID – Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Ria Norsan menegaskan komitmennya untuk menjamin keberlanjutan nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sekaligus menepis isu perumahan massal tenaga abdi negara tersebut.

Penegasan ini disampaikannya secara langsung saat memimpin apel pagi perdana pascalibur Lebaran 2026 atau Idulfitri 1447 Hijriah di Halaman Kantor Gubernur pada Senin (30/3/2026).

Momentum apel pagi tersebut turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan, Sekretaris Daerah (Sekda) Harisson, para Kepala Perangkat Daerah, serta ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar.

Dalam amanatnya, Norsan memastikan bahwa Pemprov Kalbar akan mengelola postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara hati-hati agar belanja pegawai tidak melampaui ambang batas 30 persen demi mengamankan status PPPK.

“Terkait isu merumahkan PPPK, saya pastikan dan tegaskan bahwa kami berupaya semaksimal mungkin agar tidak sampai pada langkah tersebut,” tegas Norsan.

“Kita kelola APBD dengan baik agar belanja pegawai tetap di bawah 30 persen sehingga nasib PPPK tetap aman,” terangnya.

Setelah memberikan kepastian terkait nasib PPPK, Gubernur kemudian menyinggung wacana penerapan sistem kerja empat hari dalam seminggu bagi ASN yang saat ini tengah berkembang di tingkat nasional.

Menyikapi wacana tersebut, Pemprov Kalbar menyatakan masih bersikap menunggu terbitnya regulasi dan arahan resmi dari pemerintah pusat.

“Untuk sistem kerja empat hari seminggu, kita masih menunggu arahan resmi dari Pemerintah Pusat,” urainya.

“Saat ini yang terpenting adalah seluruh ASN kembali bekerja optimal dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” papar Norsan.

Pemimpin daerah tersebut juga menaruh perhatian khusus terhadap tingkat kedisiplinan para pegawai pada hari pertama masuk kerja usai masa cuti panjang berakhir.

Ia secara tegas merencanakan pelaksanaan inspeksi mendadak (sidak) guna memastikan seluruh pelayanan publik kembali berjalan normal tanpa hambatan.

“Libur sudah cukup panjang, hari ini harus sudah masuk semua dan insyaallah saya akan melakukan sidak,” bebernya.

“Tidak ada alasan untuk tidak produktif karena pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan,” cetusnya.

Menutup rangkaian amanatnya, Gubernur mengajak seluruh aparatur pemerintahan untuk memperkuat integritas dan senantiasa menjadikan pengabdian sebagai ladang amal.

“Mari kita bekerja dengan hati, ikhlas, cerdas, dan cepat, serta jadikan tugas pengabdian ini sebagai ladang amal untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” pesannya.

Kegiatan apel pagi perdana itu kemudian ditutup dengan tradisi halalbihalal dan saling bersalaman antara pimpinan daerah dengan seluruh ASN yang hadir.

Tradisi ini menjadi simbol untuk mempererat tali silaturahmi sekaligus memperkuat kebersamaan di lingkungan internal Pemprov Kalbar dalam memulai kembali rutinitas pelayanan publik.

Laporan: Hendri | Editor: Arya