BGN Pastikan Distribusi Program Makan Bergizi Gratis Tetap Optimal di Tengah Kebijakan WFH

pranusa.id March 31, 2026

FOTO: Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. (Foto/BPMI)

JAKARTA, PRANUSA.ID – Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan rencana penyesuaian pola kerja aparatur sipil negara (ASN) berupa empat hari di kantor dan satu hari bekerja dari rumah (WFH) tidak akan menghambat jalannya Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala BGN Dadan Hidayana menegaskan bahwa seluruh layanan di tiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan tetap berjalan secara optimal.

Menurutnya, kualitas distribusi program tersebut justru akan terus ditingkatkan demi mencapai target perbaikan gizi masyarakat secara nasional.

Dadan menekankan bahwa hak para penerima manfaat tidak boleh terkurangi terlepas dari apa pun kebijakan pola kerja yang diterapkan oleh pemerintah pusat.

Pemenuhan hak tersebut mencakup distribusi makanan untuk peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, hingga anak balita.

“Apa pun bentuk penyesuaian pola kerja, layanan MBG harus tetap berjalan,” ucap Dadan di Jakarta pada Senin (30/3/2026).

“Distribusi kepada penerima manfaat, termasuk peserta didik dan ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita harus tetap sesuai jadwal,” tegasnya.

BGN turut menjelaskan bahwa teknis penyaluran MBG di lapangan akan tetap sinkron dengan kalender pendidikan masing-masing daerah.

Apabila sebuah sekolah menerapkan lima hari masuk dalam satu minggu, maka pasokan makanan bergizi akan diberikan secara penuh selama lima hari tersebut.

Lebih lanjut, Dadan meminta seluruh jajarannya untuk memberikan perhatian khusus kepada kelompok masyarakat yang rentan.

Meskipun terdapat penyesuaian sistem kerja birokrasi, pemenuhan gizi untuk masa depan bangsa harus tetap menjadi prioritas utama yang tidak bisa ditunda.

“Jadi, nanti kita sesuaikan dengan kebijakan yang ada dan kita menyesuaikan pola kerja kita dengan kebijakan umum,” paparnya.

“Selain itu, saya pastikan bahwa Program MBG akan tetap jalan, terutama untuk ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita,” tambahnya.

“Itu mohon diintensifkan,” pesan Dadan.

Di luar urusan pola kerja, BGN juga menyatakan dukungannya terhadap langkah efisiensi pemerintah pusat, termasuk dalam hal pengaturan penggunaan fasilitas dinas.

Kendati demikian, Dadan menjamin bahwa langkah penghematan tersebut sama sekali tidak akan memangkas kualitas maupun jangkauan layanan publik instansinya.

Melalui sistem pengelolaan yang adaptif dan terukur, BGN merasa optimistis bahwa Program MBG akan tetap berjalan efektif di tengah transformasi tata kelola pemerintahan yang lebih modern serta efisien.

Laporan: Hendri | Editor: Arya

d5d9ce62-e163-481c-9d70-fed5c6a18bfb
f9874c50-6a04-4828-8466-e86c279d0462
466ab043-60be-4d82-9a97-1592154ed54f
Berita Lainnya
Rasmidi: Berita Kalbar Jangan Hanya Muncul di Nasional Saat Ada Kejadian Luar Biasa
PONTIANAK, PRANUSA.ID — Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Barat (Kalbar),…
Kawal RUU Penyiaran, KPID Kalbar Dorong Aspirasi Media Masuk Pembahasan
PONTIANAK, PRANUSA.ID– Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran menjadi sorotan dalam Focus…
Jenguk Korban Keracunan MBG di Batang, Wapres Gibran Minta Investigasi Dibuka Transparan
BATANG, PRANUSA.ID — Wakil Presiden Gibran Rakabuming meminta proses investigasi…
PP PMKRI Desak Kepolisian Buka Penyelidikan Pidana Kasus Fasilitas Mewah Lapas Cibinong
JAKARTA, PRANUSA.ID — Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia…
Kejanggalan 13 Rumah di Lapas Cibinong: Pembangunan Tak Tercatat sebagai Aset Milik Negara
JAKARTA, PRANUSA.ID — Pembangunan 13 unit rumah di kawasan Lapas…